948 ASN Bogor Was-was soal Pangkas Eselon

by -

METROPOLITAN – Wacana pemerintah yang bakal memangkas Jabatan Eselon III dan IV pada struktur Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi perbincangan hangat para abdi negara. Ide tersebut, dilontarkan Presiden Republik Indonesia Jokowidodo, tepat di hari pelantikannya Minggu (20/10).

Jika hal ini benar diberlakukan, dapat dipastikan bakal berdampak terhadap sejumlah sendi pemerintahan. Akibatnya, sebanyak 948 ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bogor bakal kehilangan jabatannya.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, secara keseluruhan ASN Kota Hujan berjumlah 983. Dari jumlah tersebut, 948 diantaranya merupakan mereka ASN dengan jabatan Eselon III dan IV.

“53 orang Eselon III A, 103 Eselon III B, 475 Eselon IV A dan 317 Eselon IV B. Sisanya ada 1 orang dengan jabatan II A dan 34 orang dengan jabatan Eselon II B, ” kata Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai BKPSD Kota Bogor Aries Hendardi.

Sebelum wacana tersebut digulirkan menjadi kebijakan, sebaiknya pemerintah pusat melakukan kajian terlebih dahulu terkait dampak apa yang akan terjadi bila regulasi itu diberlakukan.

“Mesti ada kajian dari ahli tata negara dan struktur organasasi, ” katanya.

Selain itu, diperlukan adanya wadah terhadap ASN yang terdampak dari regulasi itu apabila sudah diterapkan.

Baca Juga  Kerja Sesuai Regulasi

“Harus disiapkan juga wadah bagi mereka. Apakah akan ditempatkan di pelaksana atau fungsional. Begitupun soal tunjangan yang didapat sebelumnya, harus diberi juga walaupun jumlahnya dipangkas, ” paparnya.

Secara pribadi, Aries menyebut bahwa ASN harus siap untuk bekerja dan ditempatkan dimanapun.

“Kalaupun kebijakan itu benar diterapkan, ASN harus siap menanggungnya. Tapi pemerintah juga harus memikirkan soal hal ini, kajiannya harus benar-benar tepat, ” tukasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menambahkan, pemangkasan kepangkatan pada Pegawai Sipil Negara (PNS), sejatinya tidak bisa dilakukan semudah itu. Perlu kajian yang matang untuk menerapkan kebijakan tersebut. Bima menilai, adanya eselonisasi pada abdi negara merupakan sebuah kebutuhan lantaran dibutuhkannya sebuah wadah pembinaan.

“Yang namanya jenjang pastikan ada pembinaan, jadi tidak serta-merta tidak setiap orang bisa jadi kepala dinas, ” katanya.

Sekalipun eselonisasi dihapuskan, tentu perlu meliat aspek pembinaan kualitas ASN itu sendiri. Dirinya juga meminta kepada pemerintah pusat, agar wacana tersebut dimatangkan terlebih dahulu dari segala aspek, khususnya kajian ilmiahnya. Pria kelahiran 17 Desember 1972 itu mengaku enggan berkomentar banyak mengenai hal ini. Lantaran apa yang dikatakan Joko Widodo kala itu, baru sebatas wacana dan konteks penyampaiannya pada saat pelantikan silam.

Bima berharap agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang baru tak saja berorientasi pada outcome yang didapat dari rencana kebijakan tersebut. Namun, harus membangun sistem kuat yang tidak berubah-ubah siapapun pemimpinnya kelak.

Kita lihat saja baimana pemangkasan itu. Tentu kita ingin setiap kebijakan tidak hanya melulu fokus pada outcome, tapi bagaimana kita menciptakan sitem yang kuat juga yang tidak berubah, jangan sampai nanti presiden ganti sistemnya ganti lagi,  ” tegasnya. (ogi/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *