Ini Penjelasan Sentul City soal Putusan MA

by -

BABAKANMADANG – Mahkamah Agung (MA) melalui websitenya telah menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Sentul City, Tbk (SC) lewat Putusan PK Nomor : 104 PK/TUN/2019. Konsekuensi dari penolakan PK tersebut, Izin Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) atas nama SC menjadi batal.

Pembatalan telah dilakukan Pemkab Bogor berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor : 693/090/001/Pencabutan/DPMPTSP/2019. “Ini semua sudah clear. Yang bikin tidak clear karena KWSC menafsirkan bahwa putusan PK yang membatalkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama SC juga membatalkan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan (PDAM) dengan SC yang telah dilaksanakan sejak 2005. Coba baca yang benar ada nggak amar putusan yang bunyinya kerjasama PDAM dan SC putus,” kata Head of Corporate Communication SC, Alfian Mujani,

Baca Juga  Sentul City Bareng Kecamatan Babakan Madang Bebersih Sungai Citaringgul

Alfian menjelaskan, kerjas ama antara PDAM dengan SC mengenai Jual Beli Pasokan Air Bersih tersebut terjadi atau dilaksanakan bukan berdasarkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama SC, melainkan berdasarkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama PDAM yang terbit berdasarkan SIPA milik PDAM Tirta Kahuripan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permen PUPR 25/PRT/M/2016 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha.

Melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. “Sehingga jelas bahwa tidak ada hubungannya antara pembatalan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama SC yang terbit berdasarkan SIPA milik SC yang dibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi jo. Putusan PK, dengan Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan dengan SC,” tegasnya.

Baca Juga  Bupati Bogor Siap Buka HHM 2019 di Sentul City

Alfian memaparkan, tentang Kerjasama antara PDAM dengan SC mengenai Jual Beli Pasokan Air Bersih, telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP 122/2015) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

“Berdasarkan ketentuan tersebut maka Perjanjian Kerjasama tersebut harus disesuaikan dengan PP 122/2015. Jadi atas dasar itu SC masih dapat memenuhi kebuhan pokok air minum sehari-hari warga di Sentul City yang bersumber dari kerja sama antara PDAM dengan SC,” ujarnnya.(ysp/rb/els)

Baca Juga  DLH Ngaku Sudah Cek Air Sungai Cileungsi

Leave a Reply

Your email address will not be published.