Pemkot Bogor Butuh Tambahan 5.000 ASN

by -

METROPOLITAN – Miliki 7.012 Aparatur Sipil Negara (ASN), rupanya masih belum cukup bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, untuk memberikan pelayanan prima. Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Aries Hendardi mengatakan, jumlah ASN Kota Hujan masih jauh dari kata ideal.

Jika melihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN.

“Kalau melihat ideal, seharusnya kita memiliki sekitar 12 ribu ASN, ” tutur Aries, saat ditemui Metropolitan kemarin siang.

Jika dirinci berdasarkan jenisnya, dari 7.012 ASN Kota Hujan, 3.914 diantaranya menyandang sebagai jabatan fungsional. Sementara 3.098 sisanya, struktural.

“Memang jabatan fungsional lebih banyak, tapi tetap saja masih belum ideal, ” bebernya.

Aries menilai saat ini Kota Bogor masih kekurangan ASN. Meski Kota Bogor masih kekurangan ASN, Aries enggan berkomentar banyak mengenai komposisi ASN yang dibutuhkan.

“Kekurangannya sekitar 5.000 ASN. Khususnya ASN pelayanan dasar seperti guru dan dokter, ” tandasnya.

Baca Juga  Kuliner Sudirman Diusir

Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membenarkan jika Pemkot Bogor saat ini tengah kekurangan ASN. Meski begitu, dirinya tak ingin banyak komentar mengenai hal ini.

“Kita butuh akuntan, kita butuh IT, kita butuh guru, kita butuh dokter. Tapi kita juga harus mawas diri, jangan sampai kebutuhan itu membebani belanja tidak langsung kita. Harus dirasionalisasikan dahulu, ” singkatnya.

Pengamat Pemrintahan Yus Fitriadi menilai, sebelum dibukanya keran pendaftaran ASN baru, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi khusus terlebih dahulu, untuk mengetahui efektifitas kinerja ASN. Evaluasi kinerja, target capaian, hingga beban kerja ASN, menjadi sejumlah poin yang mesti dievaluasi pra pembukaan CPNS nanti.

“Jangan sampai, ditambahnya ASN tidak berpengaruh banyak untuk kemaslahatan, ” tegasnya.

Idealnya, pemerintah menempatkan sejumlah ASN yang difokuskan untuk pelayanan kepada masyarakat ketimbang memperbanyak ASN struktural. Keselahan besar bagi pemerintah, jika memperbanyak ASN struktural ketimbang ASN pelayanan. Karn yang harus dipenuhi itu ASN yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti guru, petugas desa dan kecamatan, tenaga kesehatan.

Sektor pelayanan yang ASN nya harus ditambah. Karna dari sektor ini yang akan menentukan capaian kinerja pemerintah daerah yang sebenarnnya. Karna ASN pada sektor ini yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melayani di tengah masyarakat. Intinya jangan tambah ASN, kecuali ASN pelayanan, ” tutupnya. (ogi/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *