Puan Maharani Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama

by -
DISUMPAH: Puan Maharani terpilih sebagai ketua DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2019-2024 pada sidang paripurna di Senayan, Jakarta.

METROPOLITAN – Puan Maharani resmi menjadi ketua DPR periode 2019-2024. Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Anak kandung presiden keempat Megawati Soekarno Putri itu menjadi perempuan pertama yang menjabat ketua DPR. Namun, pemilihan Puan menuai kritik dari warganet lantaran dianggap tak punya prestasi.

Dalam rapat yang dipimpin pimpinan DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe, dari Fraksi Demokrat, menyatakan hasil keputusan rapat konsultasi menetapkan lima pimpinan DPR 2019-2024. Ketua dan wakil ketua DPR 2019-2024 dipilih berdasarkan hasil pileg 2019. Partai yang berhak mendapat kursi pimpinan DPR adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. PDIP berhak mendapatkan jatah kursi ketua DPR karena keluar sebagai pemenang pemilu 2019.

“Sesuai hasil rapat konsultasi bahwa pimpinan DPR RI adalah sebagai berikut,” kata Abdul Wahab. “Puan Maharani dari PDIP sebagai ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dari Golkar sebagai wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai wakil ketua DPR RI, Rachmat Gobel dari Nasdem sebagai wakil ketua DPR RI, A Muhaimin Iskandar dari PKB sebagai wakil ketua DPR RI,” bebernya.

Baca Juga  Ibu-ibu Bahagia Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin Dukung 2 Periode, Jokowi Dinilai Bersih dan Kerja Nyata

Saat nama-nama pimpinan DPR baru disebut, anggota DPR yang hadir tampak bertepuk tangan. Selanjutnya Abdul Wahab pun menanyakan kepada hadirin rapat apakah keputusan itu dapat disetujui. Para anggota dewan menjawab setuju. “Apakah dapat disetujui?” kata Abdul Wahab. “Setuju,” jawab hadirin. Abdul Wahab kemudian mengetuk palu tanda pengesahan.

Sementara itu, penunjukan politisi PDIP menuai respons dari warganet di lini massa Twitter. Banyak warganet yang terkejut atas penunjukan mantan menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tak sedikit warganet yang meragukan kinerja Puan karena dianggap tak ada prestasi mentereng selama ia menjabat menko PMK. “Puan aharani adalah bukti negara kita santai terus,” cuit @galaaway.

Baca Juga  PDIP Jabar Konsolidasi ke Bogor

Warganet juga mengaku tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan Puan selama ia menjabat menko PMK seperti dicuitkan @spicyjunckie. “WOI SUMPAH PUAN MAHARANI JADI KETUA DPR????????? smh (shake my head) i don’t even know what she been doin for the last 5 years (Ya ampun, saya bahkan ngga tahu dia ngapain aja lima tahun terakhir ini),” cuitnya.

Pemilik akun Twitter lainnya @taniaintaan pun menanyakan hal yang sama. “Ibu Puan Maharani itu pas jadi mentri prestasinya apa ya ? #seriusnanya,” katanya. Lalu akun @Aisyah_Gozali mencuit. “Puan itu selain anaknya Megawati, apa sih yang jadi kompetensi dia sehingga bisa jadi pimpinan sebuah lembaga negara?” imbuhnya. Bahkan akun milik @fadilmfikri menyindir Puan Maharani cocok jadi ketua DPR lantaran dianggap representatif pejabat yang tidak punya kerjaan, cocok banget dengan stigma DPR saat ini.

EVALUASI RUU KONTROVERSI

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara mengenai kelanjutan rancangan undang-undang yang menjadi kontroversi di masyarakat. Apalagi saat ini demo penolakan RUU KUHP dan UU bermasalah lainnya masih berlangsung meski ada pelantikan DPR periode 2019-2022.

Baca Juga  Jalan Gubeng Yang Ambles Ini Permintaan Risma

Puan berjanji akan mengevaluasi UU yang masih diributkan masyarakat itu. “Penundaan undang-undang yang kontroversi kemarin tentu saja akan kita evaluasi kembali,” kata Puan.

Puan mengaku akan mendengar banyak masukan dari masyarakat dan ahli terkait penundaan dan penolakan masyarakat itu. “Kemudian mendapatkan banyak masukan dari masyarakat tentu saja ahli-ahlinya dan tokoh-tokoh, yang pasti penundaan ini akan kita cek dulu sampai berapa lama waktu yang kita tunda,” katanya.

Mantan menko PMK itu berjanji tidak akan memaksakan untuk mengesahkan atau menyelesaikan pembahasan UU yang masih bermasalah. “Tentu kami tidak memaksakan untuk kami selesaikan kalau memang hal itu masih kontroversi,” pungkasnya. (dtk/cnn/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published.