Revitalisasi Pasar Sukasari Terkendala Aset

by -
SIDAK: Dirut PD PPJ Kota Bogor Muzakkir (kiri) bersama Wakil Wali Kota Dedie A Rachim saat meninjau Pasar Sukasari yang akan direvitalisasi, namun terkendala administrasi aset.

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) terlihat berambisi dalam menata kawasan pasar di beberapa titik se-Kota Bogor. Sebut saja pembangunan Blok F Pasar Kebonkembang yang tengah dikerjakan, serta rencana revitalisasi Pasar Bogor hingga Pasar Sukasari. Sayangnya, persoalan klasik kaitan status lahan jadi kendala pada rencana revitalisasi pasar.

Seperti yang terjadi pada rencana revitalisasi Pasar Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, dimana terkendala persoalan administrasi aset. Hal itu terungkap saat Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mendatangi pasar yang sudah 28 tahun tak tersentuh perbaikan fisik itu, demi mengecek kesiapan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Hujan itu. “Saya ingin mengecek langsung lah, kesiapan PD Pasar dalam perencanaan revitalisasi Pasar Sukasari yang rencannaya mau mulai tahun depan. Ada beberapa catatan ya. Buat saya pribadi, kesiapan untuk revitalisasi Pasar Sukasari baru 50 persen,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Baca Juga  Ikhlaskan Tabungan demi Bantu Tenaga Medis

Ia menambahkan, ada beberapa catatan yang mesti diselesaikan sesegera mungkin oleh PD PPJ jika ingin melakukan perbaikan pada bangunan Pasar Sukasari ini. Pertama, kata dia, terungkap ada Rumah Toko (Ruko) yang berada di lingkungan Pasar Sukasari, yang berada diatas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemkot Bogor, namun memiliki sertifikat.

“Ini kan masalah, hal seperti ini harus segera diselesaikan. Agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru kedepannya. Ada tiga ruko yang punya kasus seperti ini, walaupun sedikit, tetap saja harus diselesaikan itu,” imbuh mantan petinggi KPK itu.

Terkait sertifikat apa yang dimiliki pemilik ruko tersebut, Dedie enggan berbicara lebih lanjut. “Tanya dirut lengkapnya,” singkatnya.

Baca Juga  Pemkab Bogor Terapkan Sistem Satu Arah di Tugu Sentul

Selain itu, kata dia, ada beberapa lapak di sisi Jalan Sukasari II yang masih satu area pasar, yang juga harus diteliti lagi status tanahnya. Supaya tidak mengganggu rencana menyeluruh saat dilakukan penataan. “Disinyalir menempati trotoar. Ya sedang dicek oleh lurah. Beda soal dengan yang tiga ruko tadi. Ini diluar PD PPJ, tapi masih di area yang sama,” tandas Dedie.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PD PPJ Muzakkir membenarkan bahwa ada masalah aset yang harus diselesaikan oleh pemkot dalam perencanaan revitalisasi Pasar Sukasari. Apalagi, pemkot juga berambisi untuk bisa mulai menjalankan revitalisasi pada tahun 2020. “Harapannya begitu, tahun 2020 tetap bisa jalan revitalisasi,” ungkapnya.

Ia juga mengakui ada tiga ruko yang kini disoal lantaran punya Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam area pasar. Sehingga, pembangunan akan terkendala saat ada beberapa bagian aset belum dimiliki pemkot atau PD PPJ seutuhnya. “Ada tiga ruko. Ya intinya ada pesan dari pimpinan bahwa kita harus bisa agar sertifikat itu harus dibatalkan. Makanya kita data betul secara internal, lalu kita selesaikan baik-baik dulu,” tukas mantan Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Bogor itu.

Baca Juga  R3 Mangkrak, 2016 tak Dilanjutkan

Beberapa waktu lalu, sumber anggaran untuk revitalisasi Pasar Sukasari sempat ditempuh lewat jalur Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat. Sayangnya, persoalan status lahan yang ujungnya harus merubah Peraturan Daerah (Perda), membuat pemkot mengurungkan niatnya dan banprov itu pun dialihkan ke tempat lain. “Makanya yang paling mungkin ya BOT (Build-Operate-Transfer, red) oleh pihak ketiga,” tuntas Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *