Temui PGH, Janji Tuntaskan Masalah Guru Honorer

by -
SILATURAHMI: Anggota DPR RI Fahmi Alaydrus saat mengunjungi PGH Kabu-paten Bogor, kemarin

METROPOLITAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, mengunjungi perwakilan dari Perkumpulan Guru Honorer (PGH) Kabupaten Bogor. Fahmi Alaydrus yang merupakan anggota parlemen dari dapil Kabupaten Bogor itu didampingi Ketua DPD PKS, Agus Salim.

Fahmi mengatakan, kehadiran dirinya di DPR RI sudah mendapatkan amanat dari DPP PKS untuk mengurusi masalah kesejahteraan masyarakat atau lebih tepatnya di komisi X DPR RI. Walaupun sampai saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih belum dibentuk. Merasa sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Bogor, ia menilai permasalahan guru honorer adalah masalah yang serius bagi keberlangsungan dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.

Bagaimana tidak, jumlah guru honorer di Kabupaten Bogor sampai saat ini sudah menyentuh angka 14.000 guru. “Kami sangat menyadari bahwa tulang punggung kemajuan negara itu adalah guru. Jadi seharusnya konsen pemerintah ke pendidikan dan guru,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Baca Juga  Pikap Terbalik, Tabung Gas Berserakan

Sebagai salah satu orang yang ikut andil dalam berdirinya PKS, ia menilai bahwa permasalahan untuk guru ada dua. Yang pertama ia menyinggung soal kesejahteraan guru honorer yang sampai saat ini digaji hanya sebesar Rp700.000 dan itupun terkadang terjadi penunggakan dalam pembayarannya. Masalah kedua, seorang guru harus memiliki kompeten dalam hal penyampaian pembelajaran. Bukan hanya mendalami soal kurikulumnya saja, agar murid yang diberikan pemahaman dapat memahami materi yang diberikan oleh gurunya. “Ya intinya kita akan mendorong dari sektor anggaran. Karena memang kan sejauh ini sudah 20 persen dari APBN, tapi itupun banyak potongannya, karena tidak semua diambil oleh Kementerian Pendidikan,” imbuhnya.

Baca Juga  Diskominfo Ajak Pelajar Dukung Program Antik

Di lokasi yang sama, Ketua PGH Kabupaten Bogor, Halim berharap ada sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD untuk menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat agar bisa memperhatikan keadaan guru honorer di Bumi Tegar Beriman. “Saat ini pun kami masih kesulitan untik mendaftarkan diri untuk menjadi PNS karena ada peraturan baru, dimana dibutuhkan sebuah SK yang diterbitkan Kemendikbud. Selain itu juga kami tidak mendapatkan apapun dari dana BOS,” pungkasnya.(cr2/b/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published.