Warga Terdampak Rel Paling Cepat 2 Tahun Dapat Rumah

by -

METROPOLITAN – Ribuan warga terdampak pembangunan rel ganda atau double track kereta api Bogor-Sukabumi tengah harap-harap cemas. Uang kerahiman yang direncanakan akan turun pada Desember nanti, hingga kini masih belum keluar angka pastinya. Padahal, kini mereka kesulitan mencari rumah sementara lantaran jumlah yang diterima belum pasti. Hal ini menjadi salah satu pesan yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya saat menyambangi Kementrian Perhubungan (Kemenhub), di Jakarta, Kamis (10/10).

Secara umum, ada tiga hal yang disampaikan Bima Arya kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, yakni pertama soal keinginan warga yang meninginkan nilai kerahiman yang layak dan sesuai untuk mencari tempat tinggal sementara di Kota Bogor, tak jauh dari tempat eksisting.

Meskipun disambut baik keinginan ini, namun hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan besaran dari uang kerahiman yang akan diberikan kepada ribuan warga terdampak itu. “Nggak tahu (besarannya berapa), kan masih verifikasi data, belum selesai, masih assesmen. Kalau nilai itu kan ranahnya Kemenhub,” kata Bima kepada Metropolitan di Graha Pena Radar Bogor, kemarin.

Selain itu, sambung dia, ada keinginan dari warga untuk meminta jeda waktu setelah menerima pencairan uang kerahiman, untuk segera melakukan pengosongan bangunan rumah, lebih dari yang tertulis dalam aturan. Politisi PAN itu sesumbar bahwa permohonan jeda waktu tersebut bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. “Menurut saya akan dikabulkan itu. Responnya baik, langsung, dan akan segera mengabari. Kalau cuma tujuh hari baru ketahuan angkanya, repot. Ya kita minta waktu dua tiga bulan lah, setelah cair sampai batas pengosongan. Tujuh hari terlalu singkat,” ujarnya.

Suami dari Yane Ardian itu melanjutkan, poin ketiga yang disampaikan kepada Kemenhub yakni upaya rencana Pemkot Bogor dalam menyiapkan lahan bagi warga terdampak. Hal ini memang disebut ranahnya pemkot untuk menyediakan lahan, namun ia mengakui bukan perkara mudah. “Nggak bisa cepat. Ya dua atau tiga tahun lagi lah paling cepat ya, karena kita kan harus memastikan berbagai persoalan seperti alas haknya, lahan itu kosong tidak dihuni lagi atau bagaimana,” tandas Bima.

Selain itu, Bima secara tersirat ingin agar pembangunan fisik untuk tempat tinggal baru warga terdampak bisa dibantu secara pendanaan oleh pemerintah pusat. Tinggal pemkot menyediakan lokasinya. “Siapa yang akan bangun, pemkot memang menyiapkan lahannya. Nah kita harap, (pemerintah) pusat yang akan membangun,” tegas pria 46 tahun.

Sebelumnya, Tim Terpadu gabungan dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) masih melakukan pendataan, validasi dan verifikasi warga terdampak. Yang ditandai dengan memberikan nomor pada bangunan rumah dan usaha sejak awal Oktober. “Sosialisasi kan sudah, tinggal validasi dan verifikasi. Data ulang bahwa data yang diperoleh itu betul. Tinggal ditindak lanjut pengukuran atau penilaian oleh KJPP,” kata Penanggungjawab Tim Tanah Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat, Joko Sudarso.

Setelah itu, kata dia, hasil penilaian KJPP diserahkan kepada tim terpadu untuk mendapatkan penetapan dari Gubernur Jawa Barat. Lalu, dilakukan sosialisasi kembali kepada warga terdampak, kaitan nilai uang kerahiman yang akan diterima. Ia memperkirakan, dana kerahiman tersebut bisa cair pada Desember mendatang.

“Oktober ini target selesai verifikasi dan validasi. Lalu menunggu penetapan gubernur (Jawa Barat), kemudian sosialisasi ulang, baru jadwalnya turun dana kerahiman pada Desember. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *