Bagi-Bagi Kios Blok F Tak Mulus

by -
POLEMIK: Progres pem-bangunan Pasar Kebonkembang Blok F hingga Oktober baru mencapai 2,4 persen. Nampak-nya pembagian kios di luar kes-epakatan antara Pemkot Bogor dengan PD PPJ.

METROPOLITAN – Tertunda bertahun-tahun, pembangunan gedung Blok F Pasar Kebonkembang, Kecamatan Bogor Tengah, akhirnya terealisasi tahun ini. Meski begitu, proyek gedung pasar sentra tekstil Kota Bogor itu bukan tanpa persoalan. Selain proges pembangunan yang cenderung lambat lantaran hingga pekan terakhir Oktober saja baru 2,4 persen, polemik dengan para pedagang kini berlanjut soal pembagian tempat kios, sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) dengan para pedagang.

Saat kesepakatan terjalin pada malam takbiran Idu Fitri 1440 Hijriah lalu, beberapa poin diantaranya menyepakati soal penempatan para pedagang eksisting, yang tergabung dalam paguyuban, prioritas di lantai dasar gedung yang nanti terbangun. Selain itu, pengundian lokasi kios pun disepakati dilakukan internal pedagang, dengan syarat semua pedagang eksisting menyetujui.

Polemik terjadi lantaran saat PD PPJ melakukan verifikasi pedagang yang memiliki kartu kuning, rupanya ada belasan pedagang yang tidak tergabung dalam paguyuban, yang belum terakomodasi namun harus tetap prioritas isi lantai dasar. Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ Deni Ariwibowo mengatakan, saat ini verfikasi tanda izin berjualan para pedagang itu belum rampung. Ada beberapa pedagang yang diajukan paguyuban, justru tidak masuk dalam kelompok tersebut.

“Sesuai kesepakatan awal kan pedagang diperbolehkan untuk mengundi tempat kios sendiri, asalkan semua sepakat tanpa kecuali. Nah saat ini ada 14 pedagang yang nggak masuk, makanya kami persuasif dulu, mereka mau nggak menempati ‘sisa’ dari simulasi undian yang sudah dilakukan paguyuban,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Secara umum, sambung dia, para pedagang diluar paguyuban setuju mendapatkan jatah sisa hasil simulasi pengundian dari paguyuban, namun dengan nada sedikit ‘ngedumel’. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menepati kesepakatan. “Secara umum ya nggak keberatan, tapi ya dengan sedikit ngedumel. Nah ini pertimbangan kita juga, karena kesepakatan kan semua tanpa kecuali. Seharusnya verifikasi ini beres lah awal November,” tukas Deni.

Menanggapi kesepatakan awal yang terancam ‘bubar’ lantaran dianggap tidak terpenuhinya poin ‘semua pedagang eksisting tanpa kecuali’, Sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Blok F Edi Junaedi justru bingung dengan kebijakan PD PPJ. Pihaknya menilai, paguyuban harus segera melakukan simulasi lantaran dideadline sendiri oleh PD PPJ saat hendak meninggalkan gedung menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS). “Makanya kami nggak bisa menunggu, kami sudah coba hubungi yang belasan itu tapi nggak ada jawaban, beberapa berhalangan. Akhirnya kami lakukan simulasi,” ujarnya.

Belum lagi, kata dia, keempat belas pemilik kartu kuning itu bukan pedagang aktif atau hanya menyewakan kiosnya saja kepada orang lain. Sehingga bukan kepentingan sendiri alias hanya bisnis. Apalagi, dari ratusan kios yang tersedia, ada sekitar 25-30 kios yang kosong dan bisa digunakan untuk pedagang lain yang belum ambil. “Kalau untuk pribadi, mereka pasti datang untuk melakukan pengundian, tapi ini nggak. Dari 14, kan masih sisa 30 kios, ya masih banyak untuk mengkaver itu. Jangan sampai malah ngambil yang sudah kebagian,” ujarnya.

Baca Juga  Siswa Wajib Terima Pengetahuan Imtaq Dalam Pelajaran

Edi pun menekankan kepada Pemkot Bogor dan PD PPJ serta pengembang untuk tetap patuh kepada kesepakatan yang ada. Jika tidak, tak menutup kemungkinan ada aksi kembali seperti yang dilakukan paguyuban bertahun-tahun lalu saat beberapa usulan dan keinginan tidak terakomodasi pemkot dan PD Pasar. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *