Bawaslu Bogor Cetak Milenial Sadar Pengawasan

by -
PELATIHAN: Bawaslu Kabupaten Bogor saat SKKP 2019 di Vila Karwika, Cisarua, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diikuti 90 peserta muda atau milenial dari berbagai kalangan.

METROPOLITAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor terus berupaya memaksimalkan pengawasan di setiap hajatan pemilu. Salah satu langkah yang diambil adalah membuka Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKP) 2019.

SKKP diikuti 90 peserta muda atau milenial dari berbagai kalangan. Dibuka selama 5 hari sejak 25-29 November 2019, di Vila Karwika, Cisarua Kabupaten Bogor.

90 peserta yang ikut dibagi menjadi tiga kelas. Artinya, setiap kelas diikuti 30 orang peserta.

Sejak hari pertama, para peserta diberikan materi dan diskusi sejak pukul 08.00 – 22.00 WIB. Para pemateri yang dihadirkan pun tak main-main. Total, ada 18 pemateri.

Mereka adalah ahli di bidang kepemiluan seperti pengamat, penyelenggara pemilu, aktivis, peneliti hingga akademisi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, materi yang diberikan meliputi pengembangan karakter dan kepemimpinan, pengawasan pemilu di Indonesia, sistem politik dan pemerintahan hingga analisis kasus.

“Nantinya, lulusan SKPP ini diharapkan menjadi embrio pengawasan partisipatif di Bogor,” kata Irvan.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor sekaligus Kepala Sekolah Kader Pengawasan Burhanudin mengatakan, para peserta tak hanya mendapat materi seputar demokrasi dan kepemiluan.

Mereka juga akan melakukan studi kasus dengan turun langsung ke masyarakat. Para peserta ditugaskan melakukan evaluasi pemilu untuk mengetahui persoalan secara langsung.

“Mereka diberikan tugas untuk menggali informasi terkait evaluasi pemilu. Sejauh mana tingkat partisipasi, money politik, dugaan pelanggaran, termasuk fungsi kelembagaan. Jadi studi masalah langsung ke masyarakat,” terang Burhan.

Selanjutnya, hasil analisa di lapangan akan dibuat laporan. Masalah-masalah yang ditemui akan dibahas secara aturan kepemiluan untuk kemudian dicarikan solusinya.

Materi dan studi analisis ini diharapkan mampu memberi bekal kepada peserta. Sehingga, setelah lulus SKKP, mereka menjadi figur penggerak di masyarakat dalam hal pengawasan.

“Kita ingin demokrasi ini semakin berkualitas. Pengawasan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan. Semoga lulusan SKKP ini nantinya bisa menularkan segala hal terkait kepemiluan dan demokrasi yang baik. Minimal di lingkungan mereka,” terangnya.

Di tempat yang sama, salah satu peserta Rodiah mengaku SKKP sangat membantunya dalam memahami banyak hal terkait kepemiluan. Ia pun merasa tercerahkan dan siap ikut dalam pengawasan partisipatif di wilayahnya.

“Saya sendiri awam terkait aturan pemilu. Tapi di sini tercerahkan dan sadar bagaimana pentingnya pengawasan partisipatif. Jadi semua bisa ikut mengawasi,” ungkapnya. (fin/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *