Ketua DPRD Minta Komisi III Selidiki Gedung Dewan

by -
PEMBANGUNAN: Pengendara melintas di gedung DPRD, Kabupaten Bogor. Pekerjaan belanja modal, pengadaan konstruksi gedung tersebut menelan anggaran Rp 6,113 miliar

METROPOLITAN – Mangkrakny pekerjaan belanja modal pengadaan kontruksi gedung sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, yang menelan anggaran sebesar Rp 6,113 miliar, terus menjadi pusat perhatian di pelbagai kalangan.

Bagaimana tidak, megaproyek yang berada dilingkungan wakil rakyat Kabupaten Bogor tersebut, seolah membuat 55 anggota dewan tutup mata. Terlebih, bangunan gedung itu telat dari pembangunan dan diduga ada jual beli barang bekas bangunan lama ke pengusaha barang bekas asal madura.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Roni Sukmana, belum membalas pesan singkat terkait penjualan aset bangunan ex gedung dewan lama yang kini telat pembangunannya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, membenarkan jika pembangunan gedung A molor yang seharusnya selesai 19 November 2019. Ia meminta, Komisi III untuk segera menindaklanjuti.

Baca Juga  RAI Salurkan Bantuan PIP kepada 20.000 Siswa

Meski revitalisasi ini tidak terjadi pada masa kepemimpinanya, namun dirinya memiliki beban moril untuk betul-betul mengawasi proyek ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

“Kemarin saya juga sudah baca itu. Saya juga sudah infokan kepada Komisi III untuk menindaklanjuti hal ini. Karena fungsi pengawasan masih tanggungjawab kami,” katanya saat dikonfirmasi.

Menanggapi hal ini, Pengamat Anggaran dan Pembangunan, Uchok Sky Khadafi menyarankan, agar pembangunan tersebut segera diaudit pihak berwenang. Terutama, oleh kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Diaudit saja. Ini bisa ditangani oleh kejaksaan dan bekerjasama dengan BPK untuk melakukan audit. Ini semua guna mencari tahu dimana kesalahan dan permasalahannya,” tuturny.

Baca Juga  Kios Pakan Hewan Sukasari Dibongkar

Menurutnya, ada kejanggalan dalam proses pembangunan revitalisasi gedung dewan tersebut. Menelan anggaran yang cukup besar dengan nilai Rp 6,113 miliar, namun luput dari waktu yang sudah ditetapkan, menjadi indikasi awal adanya permasalahan dalam proyek ini.

“Ini kan anggarannya besar tapi mangkrak, berarti ada kesalahan. Karna kontraktor tidak akan mangkrak kalau dananya lancar, dananya tidak lancar itu kenapa. Ini yang harus diinvestigasi dan didesak, pasti ada yang main itu,” ucapnya.

Uchok menganalisis, jika ada oknum yang bermain dalam proyek ini, yang menyebabkan mangkraknya revitalisasi gedung ini. “Kalau mangkrak itu biasanya ada yang bermain ini yang harus diungkap,” tutupnya.

Sekedar diketahui, pasca molornya proyek tersebut, papan keterangan yang menginformasikan rincian proyek revitalisasi gedung dewan ini, menghilang dari tempatnya.(ogi/c/yok/py)

Baca Juga  Oktober, Angkutan Umum tanpa Kelengkapan Surat bakal ’Dikandangkan

Leave a Reply

Your email address will not be published.