Kios Pedagang Disegel, Dewan Geruduk PD Pasar

by -
SIDAK: Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya, mendatangi kantor PD PPJ, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, kemarin.

METROPOLITAN – Di tengah upaya Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) untuk meningkatkan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, justru pedagang eksisting yang sejak lama berjualan dan memberikan kontribusi, nasibnya seakan terabaikan lantaran masih menunggak uang sewa. Salah seorang pedagang di Pasar Sukasari, Ujang, mesti rela kiosnya disegel karena belum melunasi uang sewa sekaligus. Ia pun mengadukan hal ini kepada anggota DPRD Kota Bogor.

Ujang mengakui, sebelum kiosnya disegel, ia dimintai untuk mampu membayar Rp100 ribu per hari untuk menyicil tunggakan yang disebutnya mencapai Rp6 juta. Ujang sempat meminta keringanan agar membayar Rp70 ribu per hari lantaran kondisi usaha jahit yang sudah dilakoninya di Pasar Sukasari sejak 1979 itu tengah sepi.

“Saya sanggup bayar, tapi Rp50 ribu per hari. Tapi tiba-tiba saja kios satu-satunya itu disegel, padahal katanya kalau mau segel, akan bilang dulu. Ini nggak, saya kaget, nggak tahu harus bagaimana, saya pun ngadu ke dewan untuk minta dijembatani,” katanya kepada para pewarta, kemarin.

Penyegelan itu, kata dia, sedikitnya menurunkan minat dia untuk kembali berusaha di Pasar Sukasari. Ia tengah menimbang-nimbang kembali, karena takut hal ini kembali terjadi. Pelanggan yang biasa datang pasti ngeh terhadap segel itu dan berdampak pada kelangsungan usahanya.

“Masih fikir-fikir, kalau dikasih kemudahan ya lanjut, kalau masih begini, iklim usaha juga nggak enak,” tukasnya.

Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya, yang dimintai untuk menjembatani persoalan ini lantas menggeruduk kantor PD PPJ, Kecamatan Bogor Timur, kemarin (12/11) siang. Ia pun mendampingi pedagang untuk bertemu dengan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor itu beserta Kepala Kantor Unit Pasar Sukasari untuk memintai keterangan.

Ia menyayangkan upaya PD PPJ yang main segel terhadap ‘aset’ pasar itu tanpa melihat situasi dan kondisi pedagang yang bersangkutan. Apalagi, ada niat baik dari pedagang untuk melunasi utangnya sesuai dengan kemampuan dan kondisi pasar. Keberadaan PD PPJ itu disebutnya jangan cuma ‘profit oriented’ saja, tapi juga mesti memberikan situasi pasar kondusif demi memajukan perekonomian daerah.

Baca Juga  PT Fortunindo Siap Bangun Blok G

“PD PPJ harus mengedepankan sisi humanis dalam menyelesaikan permasalahan pedagang pasar. Tidak boleh main segel saja. Apalagi yang bersangkutan sudah punya niat baik untuk mengangsur tunggakan kios. Jangan sampai para pedagang ini satu persatu kabur. Kalau nggak ada yang mau jualan, gimana mau kontribusi PAD?” ungkapnya.

Politisi PDIP itu juga meminta PD PPJ untuk memberikan toleransi kepada pedagang yang masih menunggak sewa, dengan surat pernyataan yang dibuat pedagang. Bukan yang dibuat oleh PD PPJ.

“Pak Ujang, penjahit yang kiosnya disegel karena masih nunggak. Bukan nggak mau bayar, tetapi memang kiosnya sepi sejak dipindah ke dalam eks Shangrila Plaza ini,” tandasnya.

Atty mengatakan, dalih PD PPJ menyegel kios untuk meraup pendapatan, demi operasional perusahaan seperti gaji karyawan, bukan alasan yang tepat. Mengingat, PD PPJ lahir dari rahim rakyat.

“Jangan hanya berpikir mengenai masalah itu. Kalau hanya berpikir kesana, coba lihat berapa PAD yang diberikan kepada pemerintah, dibandingkan dengan upaya kami untuk operasioal perusahaan misalnya lewat PMP (Penyertaan Modal Pemerintah, red),” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Unit Pasar Sukasari, Kurnia menjelaskan, penyegelan dilakukan lantaran pedagang yang bersangkutan belum melunasi tunggakan sebesar Rp6 juta. Pihaknya juga mengaku sudah melayangkan pemberitahuan kepada yang bersangkutan dan memberi tempo pembayaran. “Namun karena tak kunjung menunaikan kewajiban, akhirnya kami tempuh langkah penyegelan. Apalagi sekarang PD PPJ menggunakan sistem pembayaran CMS,” ucapnya.

Pihaknya juga menegaskan akan membuka segel kios apabila pedagang tersebut bersedia membuat surat pernyataan untuk melunasi semua tunggakan. “Kalau yang bersangkutan mau lanjut berjualan, harus buat surat pernyataan. Tapi intinya segel akan dibuka setelah ada persetujuan pusat,” pungkas Kurnia. (ryn/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *