Pemekaran Bogor Barat nggak Masuk Prioritas Jokowi

by -

METROPOLITAN – Hasrat masyarakat Kabupaten Bogor bagian Barat yang ingin memekarkan wilayahnya menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sepertinya harus terganjal kembali. Sebab, belum ada lampu hijau dari Presiden Joko Widodo untuk mencabut moratorium DOB. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menegaskan bahwa pemekaran wilayah bukan prioritas pemerintah pusat saat ini.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dirjen Otda Kemendagri Budi S Sudarmadi mengatakan, pemekaran wilayah atau DOB bukanlah prioritas kerja pemerintah pusat. Terlebih melihat kondisi keuangan negara saat ini, Budi menilai pemerintah memprioritaskan untuk hal lain terlebih dulu. “Tapi kita tunggu arahan dari Pak Presiden. Prinsipnya saat ini masih moratorium,” ujar Budi di Hotel Haris Sentul.

Budi mengaku belum bisa memastikam calon DOB, seperti Kabupaten Bogor Barat (KBB) yang telah memiliki amanat presiden (ampres) sejak lama. Menurutnya, ampres tersebut akan diproses kembali. “Bogor masuk ampres yang lama kan. Sementara kebijakan masih moratorium. Andaikan yang sudah keluar ampres diproses kembali, kan kita semua nggak tahu,” katanya.

Meski demikian, Budi tak mempermasalahkan daerah yang mulai menyiapkan anggaran persiapan DOB. Seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang mengusulkan anggaran Rp40 miliar untuk membebaskan lahan calon ibu kota KBB. “Ya kalau ada persiapan, siap-siap saja dulu lah. Saat ini masih moratorium kok,” paparnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengaku terus mendorong diwujudkannya pembentukan DOB KBB. Menurutnya, pembentukan DOB ini bukan semata keinginan, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk peningkatan pelayanan. “Kita ada 40 kecamatan dan penduduk 5,8 juta jiwa, rentang kendali kita terlalu jauh. Di sisi lain, kemampuan anggaran kita kecil. Sehingga untuk pemerataan pembangunan agak berat,” kata Burhan, belum lama ini.

Baca Juga  Move On, Marshanda Jadian Lagi

Pemkab Bogor juga telah mengusulkan Rp40 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Anggaran itu dialokasikan untuk membebaskan lahan calon ibu kota KBB di Kecamatan Cigudeg seluas 40 hektare.

Pencabutan moratorium DOB yang tidak menjadi prioritas kerja pemerintah pusat mendapatkan reaksi dari Dewan Pembina Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) Haryanto Surbakti. Menurutnya, secara umum, terhitung sejak Oktober hingga November ini, pihaknya sudah bertemu para pemangku kebijakan, baik pada level daerah, provinsi hingga Dirjen Otonomi Daerah. Secara umum, baik daerah maupun provinsi, sudah menyetujui DOB Bogor Barat ini.

Haryanto mengatakan, sejatinya semua persyaratan administrasi sudah rampung. Namun proses pengajuan administrasi dan pemberkasan yang dilakukan sejak 2013 silam ada beberapa berkas yang perlu direvisi ulang lantaran adanya sejumlah perubahan data. “Kami harus merevisi beberapa persyaratan yang masuk Kemendagri, karena ada perubahan seiring berjalannya waktu,” kata Haryanto.

Haryanto mengaku sudah menyampaikan data-data untuk DOB KBB sejak 2013. Lalu dari 2013 hingga 2019 terjadi perubahan, seperti jumlah penduduk, pendapatan daerah, aset, serta beberapa yang lainnya menjadi bahan untuk memperbaiki syarat DOB.

Dari sekitar 300 lebih pengajuan DOB, Bogor Barat sangat terbantu lantaran masuk ampres di era Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk Jawa Barat, sedikitnya ada tiga DOB yang masuk amanat presiden. Selain Bogor Barat, ada juga wilayah lain seperti Sukabumi Utara dan Garut Selatan.

“Tentu kita merasa sangat terbantu dengan adanya ampres ini. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong DOB Bogor Barat ini. Minimal kita diprioritaskan karena kita masuk ampres,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Usep Supratman mengaku pihaknya akan terus memperjuangkan soal DOB KBB yang masih terganjal.

Baca Juga  Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran Pemilu

Apa yang telah dipersiapkan Pemkab Bogor, lanjut Usep, yang memasukkan anggaran DOB KBB dalam RAPBD merupakan langkah yang tepat.

“Bukan masalah sia-sia. Tapi jangan sampai ketika mau mulai DOB nanti pasca-dicabut moratorium, anggaran baru masuk. Ini semua intinya persiapan. Kalau dilihat dari kelayakan, Bogor Barat sudah layak. Kendalanya hanya moratorium saja, tidak ada lagi,” tegas Usep.

Ia menilai DOB KBB memiliki urgensi yang cukup besar. Terlebih dari sektor peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat kepada provinsi. Sepengetahuannya, sejatinya Jawa Barat sendiri sudah sangat layak memiliki kota dan kabupaten lebih dari 27 untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah.

Senada dengan Usep, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil V Aan Triana Al Muharom menilai, sejatinya permasalahan DOB KBB hanya terganjal moratorium semata. Ia juga meminta kepada wakil presiden sebagai koordinator DOB, untuk segera berkomunikasi dengan presiden agar moratorium bisa dicabut segera. “Pemerintah harus sesegera mungkin mencabut moratorium itu. Sekarang kan kuncinya di situ. Mau berbicara apapun terkait pemekaran, kalau moratoriumnya belum dicabut ya tetap saja tidak akan bisa,” katanya saat dihubungi Metropolitan.

Terpisah, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai, keinginan DOB di Indonesia sangatlah tinggi. Namun ada beberapa hal yang luput dari alasan, terbentuknya DOB di suatu daerah. “Hasrat indonesia begitu kencang ingin membuat kabupaten. Pertanyaan yang paling mendasar, kalau membuat kabupaten, mampu tidak menyelesaikan masalah mendasarnya. Seperti kemiskinan, kesejahteraan,” ketusnya.

Pada hakikatnya, jika DOB Bogor Barat ingin diwujudkan tentunya perlu ada strategi yang matang terlebih dahulu. Strategi dalam mensejahterakan rakyat, menghentaskan kemiskinan, mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan sumberdaya manusia, memperkuat infrastuktur, menciptakan birokrasi yang kuat, merupakan sederet poin yang perlu menjadi perhatian khusus saat DOB Bogor Barat digaungkan. “Membentuk itu gampang, kalau tidak ada visi, misi, dan gizi (pendapatan dan potensi daerah,red) yang jelas buat apa. Itu semua hanya mimpi,” kritiknya.

Baca Juga  Balita 1,5 Tahun Habis Digigit

Yayat berpandangan, DOB Bogor Barat terlalu kental aroma politiknya, ketimbang pemerataan pembangunan yang selama ini digemborkan. Dirinya juga menilai, jika DOB Bogor Barat ini terealisasi, hanya akan terjadi perebutan kekuasaan dan jabatan, sehingga melupakan tujuan awal.

“Intinya strategi apa yang mau dibawa untuk memajukan Bogor Barat dan Timur. Bangun jalan tambang gak selesai, kemacetan masih ramai, masih banyak penguasaan lahan oleh kelompok tertentu. Kalau hanya pemekaran buat meningkatkan raja-raja lokal, masyarakat kapan bisa sejahtera. Nanti ujungnya kalau seperti itu semua akan rebutan jabatan pasti repot. Belajar dari daerah lain yang miskin tapi bisa maju. Ini semua hanya cerita lama terulang kembali. Coba sesekali, tanyakan kepada wakil rakyat dari daerahnya masing-masing, apa kontribusi mereka, mana gagasan mereka para pemangku kebijakan yang berasal dari daerah Barat dan Timur. Ini smua kental kepentingan politiknya,” tutupnya.

Sekedar diketahui, jika DOB Bogor Barat terealisasi makan Bogor Barat akan memiliki 14 kecamatan dan 176 desa. Diantaranya Kecamatan Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Rumpin, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Parung Panjang dan Kecamata Tenjo, dengan ibu kota Bogor Barat yang berada di Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg.

Secara georrafis, Bogor Barat juga bakal bertasan langsung dengan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor di sebelah timur, Kabupaten Sukabumi di sebelah utara, Kabupaten Lebak di sebelah barat, serta Tanggerang Selatan dan Depok di sebelah selatan. (ogi/c/fin/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *