Pemkot Sulap Danau Bogor Raya Jadi Kawasan TOD

by -
Ilustrasi kawasan Transit Oriented Develop­ment (TOD)

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan pihak terkait berencana mengembangkan kawasan Danau Bogor Raya menjadi kawasan Transit Oriented Develop­ment (TOD).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangu­nan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati usai rapat Tim Koor­dinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Bogor di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Selasa (12/11).

Di awal rapat, Erna Hernawati me­maparkan hasil pertemuan TKPRD Kota Bogor dengan TKPRD Jawa Ba­rat sebelumnya.

Hasil konsultasi yang dilakukan TKPRD Kota Bogor dengan TKPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti sebelum adanya kesepakatan antara kementerian keu­angan, Pemkot Bogor dan PT Sejah­tera Eka Graha (SEG).

Salah satu usulannya adalah peng­embangan wilayah seluas enam hek­tare untuk Pemkot Bogor di wilayah tersebut.

Selain itu, dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) ha­rus disampaikan bahwa item yang sudah masuk disetujui pihak yang bersangkutan.

Sementara itu, jumlah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Pemkot Bogor seluas enam hektare.

Menurut Erna, rapat tersebut mer­upakan tindak lanjut pertemuan yang dilakukan pada 4 November 2019 yang dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dengan pengembang PT SEG dan pihak lainnya.

Di samping itu juga pertemuan tersebut sebagai proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 yang telah dibahas pada rapat pleno TKPRD Provinsi Jawa Barat pada 3 Oktober 2019, yang merupakan tahap final proses rekomendasi gu­bernur Jawa Barat.

Dengan pembangunan ini, menurut Erna, akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Di antaranya proyek LRT dan area ko­mersial seperti hotel.

”Untuk Danau Bogor Raya yang merupakan aset Pemkot Bogor akan ditingkatkan fungsinya menjadi destinasi wisata, tinggal menunggu proses serah te­rima,” kata Erna.

Selain itu, menurutnya, per­timbangan lain perlunya kantor Pemkot Bogor dipindahkan ke ka­wasan Bogor Raya, selain kawasan saat ini bagian pusat kota, fasilitas lain berupa lahan parkir yang ada sudah tidak memadai.

RTRW yang dibuat Pemkot Bogor, lanjut Erna, harus didasarkan kebi­jakan nasional, Jabodetabek, Pro­vinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan juga regulasi yang dibuat pemerin­tah pusat agar sinkron.

”Secara prinsip, Pemerintah Jawa Barat sudah menyetujui beberapa catatan kecil. Selanjutnya ini harus tercantum dalam RTRW Kota Bogor. Di samping itu bakal ada usulan atau perubahan yang menjadi perbaikan untuk rancangan perubahan RTRW Kota Bogor 2011-2031,” kata Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat yang memimpin rapat.

Sementara itu, perwakilan BPN Kota Bogor, Edi Budiyanto, yang hadir dalam rapat tersebut meng­ingatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya memas­tikan status aset, sertifikasi hak atas tanahnya dan PSU-nya.

”Jadi ketika sudah selesai langsung diserahkan ke Pemkot Bogor,” tuturnya. (*/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *