Pertaruhan Nama Baik

by -

METROPOLITAN – Setelah ditetapkannya Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai salah satu kandidat kuat venue perhelatan Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang, berbagai persiapan konon bakal digalakkan pemerintah demi mempercantik stadion kebanggan warga Bumi Tegar Beriman tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, berencana menggelontorkan dana sebesar Rp132 miliar, yang terdiri dari Rp100 miliar APBD, Rp10 miliar anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Rp22 miliar dari Tim Fasilitator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Meski sudah berencana merogoh kocek yang cukup fantastis, Pemkab Bogor masih harap-harap cemas. Pasalnya, nominal anggaran Rp132 M itu tidak masuk dalam daftar belanja Pemkab Bogor di tahun anggaran 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, secara tidak langsung mengamini, jika wacana revitalisasi stadion datang di tengah pembahasan anggaran. Ia menilai, revitalisasi stadion sangat penting, lantaran even ini menyangkut nama baik Indonesia.

“Wacana ini datang saat pembahasan anggaran sudah berjalan. Ini kegiatan sangat strategis dan menyangkut nama baik republik Indonesia, karena ini piala dunia yang datang semua negara. Ada memang aturan seperti itu, tapi saya lupa rinciannya. Yang jelas kalau tidak salah sifatnya mendesak atau emergesi. Setau saya, kalau pun itu disetujui, mesti ada berita acara yang ditandantangani bupati dan ketua dewannya,” ujar Burhan, saat ditemui Metropolitan, kemarin.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengaku, belum mengambil langkah pasti, terkait pengajuan penganggaran revitalisasi Stadion Pakansari.

Lantaran, hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian aturan hukum terkait pengelolaan keuangan daerah, dikarenakan pengajuan revitalisasi stadion masuk terlambat

“Jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tidak boleh ada program atau kegiatan yang tidak ada dalam RKPD maupun KUA-PPAS. Yang dibolehkan adalah meningkatkan volume programnya,” katanya.

Menurut Rudy, penganggaran bisa saja dilakukan, namun harus berdasarkan aturan yang berlaku. Baik itu berupa aturan dari pemerintah pusat berupa Peraturan Mentri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres) ataupun aturan lainnya yang bisa mengatur hal ini.

“Kalau memang ini dianggarkan melalui APBD, kuncinya mesti dalam kondisi darurat. Tapi kita lihat dulu, apakah revitalisasi ini masuk dalam kategori darurat atau tidak. Maksudnya, revitalisasi stadion ini demi bangsa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, dan ini even ini juga bertaraf Internasional. Jika memang ini darurat karena menyangkut nama baik Indonesia di mata Piala Dunia, tentu bisa saja kita anggarkan,” bebernya.

Pada hakikatnya, pihaknya tidak ingin menabrak aturan begitu saja dengan menyetujui anggaran revitalisasi stadion. “Kenapa kita belum mengambil langkah, karna revitalisasi ini tidak ada di RAPBD dan belum dimasukan. Kami perlu kaji dulu dengan pemerintah pusat karena tidak ingin menabrak aturan yang ada, itu intinya,” tegasnya.(ogi/c/yok/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *