PUPR Putus Kontrak Dua Proyek

by -
SIDAK : Proyek jalan Barengkok- Pabangbon diputus kontrak kerja Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

METROPOLITAN – LEUWILIANG Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, bakal memblacklist dua kontraktor yang pengerjaan tidak sesuai jadwal dan spesifikasi di bawah standar.

Dua proyek tersebut yakni peningkatan ruas jalan Barengkok- Pabangbon di Kecamatan Leuwiliang.

Proyek jalan sepanjang 7.270 meter dengan anggaran sekitar Rp12,5 miliar dikerjakan PT Bumi Siak Makmur dan proyek pembangunan jalan di Cigudeg-Kiarasari- Cisangku, yang dikerjakan CV Kenzi Gigih Perkasa anggarannya Rp2.473.713.000.

“Jalan Barengkok- Pabangbon sudah saya sidak, namun pengerjaanya tidak sesuai jadwal pengerjaan dan spesifikasi. Sehingga kita putus kontrak kerjanya,” ujar Kadis PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro .

Lelaki yang akrab disapa Bibin itu menjelaskan, tidak hanya diputus kontrak kerja, kontraktor proyek Jalan Barengkok- Pabangbon bakal diblacklits. Sebab, pengerjaanya tidak beres dan baru sepuluh persen.

Baca Juga  DD Belum Cair, Kades Rumpin Ikut Galau

“Proyek Jalan Barengkok- Pabangbon belum saya bayar sepeser pun. Jika proyek tersebut diteruskan dikewatirkan ada temuanya BPK. Perusahaannya kabur, kasian anak buah saya yang repot nantinya,” tegasnya.

Bibin menambahkan, tidak hanya proyek Barengkok- Pabangbon, Proyek pembangunan jalan di Cigudeg-Kiarasari- Cisangku di Kecamatan Cigudeg yang dikerjakan CV Kenzi Gigih Perkasa mengalami hal yang sama.

“Kedua proyek tersebut kita putus kontrak dan perusahaannya diblacklist. Nantinya kedua proyek tersebut dilanjutkan kontraktor yang baru tahun depan,”ungkapnya.

Dari 300 proyek yang sudah berjalan di Kabupaten Bogor, sambung Bibin, saat ini baru ada dua proyek yang diputus kontrak karena tidak sesuai jadwal pengerjaan dan tidak sesuai spesifikasi. Namun, ada juga kontraktor yang tepat waktu dan pekerjaannya bagus.

Baca Juga  Pemkab Belum Sanggup Jalankan e-Government

Setelah diputus kontrak kerja, nantinya ada tim penilai. Kedua proyek tersebut sudah dikerjakan sudah berapa persen. Hasilnya pekerjaanya itu lah yang bakal dibayarkan PUPR. Untuk mengantisipasi hal serupa, ke depan kontraktor harus yang bermodal dan diupayakan orang Jawa Barat atau warga Bogor. “Mulai pengentian kontrak kerja, nanti pada 30 Desember 2019,” tukasnya. (ads/b/els/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *