SE UMK Gubernur Bikin Bingung

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih bingung dalam menerapkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat tentang pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020. Pada surat tersebut, UMK untuk Kota Bogor tercatat sebagai tertinggi kedua dengan besaran Rp4,1 juta. Namun, justru membingungkan karena surat edaran gubernur tersebut tidak menetapkan UMK.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor Samson Purba. Ia mengaku bingung lantaran berbentuk surat edaran dan bukan berbentuk Surat Keputusan (SK), yang hanya memberikan edaran bukan keputusan.

“Artinya menyampaikan ke perusahaan-perusahaan, bahwa hasil rekomendasi dewan pengupahan kota/kabupaten itu sekian misalnya. Makanya kita masih bingung penerapan SE itu seperti apa. Rapatnya masih berlangsung di pemerintah provinsi (Jabar),” katanya saat ditemui Metropolitan diruangannya, kemarin.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan per 21 November lalu tersebut, tertuang salah satu poin bahwa ada klausul pasal untuk upah, agar dirundingkan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Hal itu pun menimbulkan kebingungan dari Disnakertrans Kota Bogor. “Perundingan itu upah sekarang, atau UMK. Ini kebingungan kita. Disitu disarankan pengusaha berunding. Artinya tidak ada upaya pasti yang standar,” terangnya.

Ketidak jelasan itu, kata dia, membuat pihaknya belum bisa menerapkan aturan itu ke perusahaan-perusahaan. Rekomendasi tapi belum bisa diputuskan. Sehingga, sambung Samson, pihaknya masih menunggu keputusan Pemprov Jabar untuk penerapan aturan soal UMK itu seperti apa di wilayah.

Hingga tahun ini, kata Samson, ada kurang lebih 40 persen perusahaan yang belum menerapkan UMK tahun ini, yang jumlahnya Rp3,857 juta. Sejauh ini pun, tidak ada poin yang mengatur soal denda atau sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan UMK kepada pekerjanya.

“Di SK tahun 2018, ada poin soal perusahaan yang belum menerapkan UMK, bisa mengajukan penangguhan. Nah tahun ini nggak ada poin itu, di SE ini ada. Artinya harus ada negosiasi antara pengusaha dan pekerja. Komponen melanggar tidak ada di 2020 juga. Penetapannya nggak ada,” papar Samson.

Terpisah Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor Budi Mudrika justru menilai adanya kenaikan upah bisa jadi tidak memberikan pengaruh banyak terhadap tingkat ekonomi pekerja. Sebab, kebijakan itu bersamaan dengan rencana menaikkan jumlah iuran BPJS Kesehatan dan beberapa sektor lainnya.

“Bila suatu perusahaan tidak mampu untuk membayar UMK, ada yang namanya penangguhan upah, dengan mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan. Setiap naik upah, harusnya pemerintah juga stabilkan harga-harga, supaya terasa ada peningkatannya,” tutupnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *