Buka Sekolah Demokrasi Perempuan, Bupati Bogor Minta Kaum Hawa Berani Unjuk Gigi

by -

METROPOLITAN.id – Bupati Bogor Ade Yasin membuka Jambore Demokrasi sekaligus Sekolah Demokrasi Perempuan Politik yang digelar KPU Kabupaten Bogor di aula KPU, Sabtu (14/12). Dalam kesempatan itu, dirinya meminta kaum hawa berani unjuk gigi di segala bidang, termasuk di kancah politik.

Menurut Ade Yasin, Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah pemilih terbesar se-Indonesia.

Dari sekitar 3,5 juta pemilih, hampir setengahnya merupakan pemilih perempuan. Untuk itu, pendidikan politik untuk kaum perempuan harus terus digalakkan.

“Pemilih di Kabupaten Bogor hampir sama jumlahnya antara perempuan dan laki-laki, hanya beda tipis,” kata Ade Yasin.

Selain itu, Ade Yasin menyoroti soal keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor yang tidak pernah mencapai 10 persen. Saat ini, dari 55 kursi DPRD Kabupaten Bogor, hanya ada 5 perempuan yang berhasil lolos.

Mantan Wakil DPRD Kabupaten Bogor ini membeberkan penyebab keterwakilan perempuan di legislatif tak pernah tinggi.

“Kendalanya kalau di partai politik itu kadang-kadang pesimis duluan lawan laki-laki. Atau juga nunggu ditunjuk oleh ketua partai. Itu yang salah, jadi di Pemilu ini sangat sulit mencari kader perempuan, susah sekali,” ungkapnya.

Selain itu, Ade Yasin tak memungkiri kampanye membutuhkan finansial yang cukup besar. Politisi PPP ini menyebutnya dengan istilah isi tas. Rata-rata, kaum hawa minder ketika tidak memiliki finansial yang cukup.

“Memang ini bukan utama, tapi ya memang isi tas juga harus menunjang. Nggak mungkin ketika terjun itu nggak mengeluarkan isi tas, walaupun bukan hal yang utama. Kalau di saya itu, kualitas, integritas dan isi tas. Ini urutan menurut saya, bukan isi tas itu nomor satu,” beber Ade Yasin.

Sebab, masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi faktor isi tas. Selain kualitas dan integritas, kedekatan dengan warga atau silaturahmi harus dimaksimalkan.

Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengatakan, Sekolah Demokrasi Perempuan Politik merupakan agenda pendidikan politik berkelanjutan untuk kaum hawa.

Tujuannya, menumbuhkan pemahaman politik untuk perempuan yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi serta kualitas demokrasi.

Sekolah ini digelar selama 4 hari sejak Sabtu (14/12) hingga Selasa (17/12). Sekolah diikuti khusus kaum perempuan mulai pukul 09.00-16.00 setiap harinya.

Untuk pemateri, KPU menghadirkan penyelenggara pemilu, pengamat, pegiat pemilu dan narasumber ahli lain yang memiliki kompetensi di bidang politik, demokrasi dan kepemiluan.

“Kita berharap sekolah ini menjadi agenda rutin pendidikan politik. Bukan cuma meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi, kami juga ingin kaum perempuan, khususnya di Kabupaten Bogor berani tampil di kancah politik,” terang Ummi.

Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengapresiasi sekolah politik perempuan yang digagas KPU Kabupaten Bogor. Sekolah politik ini bisa menjadi model bagi kota/kabupaten lainnya.

Sebab, tugas KPU itu tidak berakhir ketika pelaksanaan tahapan pemilu selesai. Akan tetapi, ada proses pendidikan politik yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

“Kita berharap partisipasi pemilih perempuan itu tidak hanya bersifat pasif. Sekolah politik perempuan ini bisa menguatkan partisipasi perempuan, tidak hanya terbatas sebagai pemilih saja, tapi bisa lebih berkiprah lagi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Komisoner Bawaslu RI Ratna Dewi Pattalolo, Direktur DEEP Yusfitriadi hingga anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Mereka turut berbagi ilmu dan pengalaman lewat stadium general bertajuk ‘Sebuah Tantangan dan Kesempatan Perempuan Dalam Demokrasi Menuju Era Revolusi Industri 4.0’. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *