Doyan Ngopi , Dewan Sedot Anggaran Ratusan Juta

by -

METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor baru saja melaunching Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 senilai Rp2,5 triliun ke publik, melalui kanal transparansi website kotabogor.go.id.

Seketika anggaran bahan persediaan makan pokok dalam pos anggaran Sekretariat DPRD menjadi perbincangan, khusunya biaya ‘ngopi’ wakil rakyat yang menelan anggaran cukup fantastis yakni Rp148 juta.

Pada APBD 2020, Sekretariat DPRD Kota Bogor kebagian jatah Belanja tak kurang dari Rp82 miliaruntuk belanja langsung dan pos anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp47 miliar.

Salah satu diantaranya untuk alokasi belanja bahan persediaan makanan pokok yang mencapai Rp424.625.000, yang digunakan untuk membeli kopi bubuk sebesar Rp130 juta, gula pasir Rp34 juta, gula sachet Rp16,5 juta, gula rendah kalori Rp1,4 juta, susu Ultra Rp72 juta, minuman sari kacang hijau Rp84 juta, teh kotak Rp66 juta, kopi kemasan coffemix sachet Rp18 juta, teh celup Rp1,5 juta dan teh bubuk Rp800 ribu.

Tak cuma itu, belanja makanan minuman untuk rapat dan tamu pun terbilang fantastis, menyentuh angka Rp5,9 miliar. Yang terbagi dalam prasmanan Rp400 juta, prasmanan VIP Rp400 juta, jamuan makan hingga Rp2 miliar, snek VIP Rp930 juta dan snek biasa sekitar Rp980 juta.

Publik pun bertanya-tanya, siapakah yang menikmati dan perlukah ketersediaan sebanyak itu? Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak mengatakan, sejatinya penganggaran untuk makanan minuman dalam keperluan menjamu tamu dan rapat memang lazim terjadi. Jika dihitung per hari pun, dengan estimasi tamu dan masyarakat yang datang beserta kegiatannya berkisar 50-100 orang, tentu terbilang rasional.

Hanya saja, pengganggaran itu bisa jadi tidak rasional jika tidak diimbangi dengan laporan yang jelas. Misalnya, dalam satu hari ada berapa jumlah pasti tamu yang datang, baik kepentingan perorangan dewan, fraksi, komisi hingga pimpinan. Buatnya, harusnya ada laporan tertulis tntang berapa jumlah orang yang datang dan kegiatan yang dilakukan, sehingga rasional tidak hanya kata-kata.

“Kan itu untuk tamu dan kegiatan konstituen misalnya. Nah tapi kita perlu pastikan, apakah benar jumlah tamu itu per hari sekian? Atau jangan-jangan nggak segitu, nah ini persoalannya. Maka untuk mencapai kebenaran dalam output-nya, karena itu indikator keberhasilannya, harus ada data yang jelas berapa warga yang datang dan menikmati jamuan di dewan itu,” terangnya.

Selain itu, kata dia, hal ini bisa jadi makin tidak rasional dan ironi ketika dibandingkan dengan kegiatan belanja langsung lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, misalnya pembangunan gedung sekolah, yang rata-rata hanya puluhan atau bahkan belasan juta saja per sekolah.

Padahal, manfaatnya sangat jelas dan duit rakyat tidak ‘diam’, ketimbang harus dianggarkan pada kebutuhan makanan minuman keperluan tamu dan kegiatan di DPRD Kota Bogor.

“Rata-rata segitu untuk sekolah, ini kan anggarannya diam. Kenapa nggak sebaiknya dikurangi dan dialihkan ke pembanguan sejkolah, artinya dananya nggak diam saja di gedung dewan,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bogor Boris Derurasman menuturkan, angka yang ada terkait pengadaan makanan minuman dan prasmanan merupakan belanja untuk satu tahun anggaran, yang diperuntukan untuk menjamu tamu, masyarakat atau anggota legislatif dari daerah lain yang berkunjung ke DPRD Kota Bogor.

Selain itu, alokasi itu juga disebut untuk mengcover kebutuhan konsumi saat ada rapat kerja antara wakil rakyat dengan Pemkot Bogor melalui dinas terkait.

Menurutnya, dalam satu hari saja, ada sekitar 50-100 orang tamu yang datang ke DPRD Kota Bogor. Bahkan sampai datang saat hari libur, sehingga tidak elok jika tidak dijamu.

“Ya kita tahu lah, sehari saja masyarakat atau tamu dari daerah lain yang datang ke dewan itu bisa mencapai 100 orang. Ya nggak mungkin ada kunjungan daerah lain kita tolak, atau tidak mungkin juga ada yang datang tak disuguhkan apapun,” terangnya.

Mantan kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor itu menambahkan, dalam satu tahun kurang lebih ada sekitar 240 hari kerja, meskipun ada saja warga yang datang saat hari libur.

“Bayangkan, kalau sehari rata-rata 50-100 orang datang, itu sudah berapa? Kan nggak mungkin ada tamu, lalu mesan itu diluar,” ujar Boris.

Boris menjelaskan, hari kerja DPRD dalam setahun adalah 240 hari. Bahkan, terkadang saat hari libur ada masyarakat yang datang ke kantor wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasinya.

“Setahun 240 hari kerja, kalau rata-rata kedatangan tamu 50 sampai 100 sudah berapa itu. Kan tidak mungkin ada tamu, kita pesan kopi diluar,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana menjelaskan, sepengetahuannya nominal yang ada pada anggaran sebatas rencana anggaran sebelum adanya penyesuaian yang sudah diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

“Angka itu muncul saat anggaran kita masih defisit Rp180 miliar, setahu saja itu buka hasil akhir APBD,” tutup Politisi Golkar itu. (ryn/d/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *