Pembahasan Kajian PDJT Molor

by -

METROPOLITAN – Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) kini tengah digarap untuk disulap menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) melalui kajian khusus yang dilakukan oleh konsultan. Dua opsi sempat muncul, salah satunya untuk mempailitkan PDJT. Namun Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan kalau PDJT tetap harus ada, meskipun kondisi kali ini memprihatinkan karena tidak mampu mendatangkan pendapatan.

“Itu (PDJT) harus tetap ada. Cuma kan formatnya bagaimana, sekali lagi ini sama-sama akan dibahas dengan DPRD. Termasuk soal direksi kedepannya.

Nanti dibahas dulu dengan dewan, jadi belum ada keputusan pasti soal nasib PDJT kedepannya,” katanya.

Ia pun memastikan jabatan direksi yang kini diisi Pelaksana Tugas (Plt) direksi Endang Suherman akam kembali diperpanjang setelah masa baktinya sudah habis.

“Ini pasti perpanjangan dulu (plt-nya), kan sudah habis. Diperpanjang, setelah itu formatnya gimana nati akan dibicarakan dengan dewan,” ujar Bima.

Yang pasti, kata dia, walaupun ada opsi mempailitkan perusahaan yang berdiri sejak 2007 itu, pilihan itu tidak akan diambil. Buatnya, opsi perbaikan dengan skema penyahatan struktur organisasi lebih rasional. Ia mengklaim opsi perbaikan bukan hanya pilihannya semata, tapi juga mendengar suara dari luar, termasuk DPRD.

“Yang jelas Tidak dipailitkan. Opsinya di perbaiki. Bentuk perbaikannya akan dibicarakan dengan dewan. Kemarin harusnya rapat, konsultan presentasi, tapi digeser karena waktu nggak bisa. Jadi saya ingin dengar lagi rekomendasi detil dari konsultan,” tukasnya.

Keinginan mengubah status PDJT ari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perumda demi menyehatkan keuangan itu mendapat respon Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rizal Utami, yang mengingatkan pemkot agar tidak asal tunjuk direksi kedepan.

“kan hanya beda badan hukum. Kalau Perumda boleh buat anak perusahaan. Tapi apapun bentuknya, kalau penempatan direksinya amburadul dan tak sesuai di bidang, pasti ujungnya tidak jelas seperti saat ini,” terangnya.

Politisi PPP itu menilai, hancurnya PDJT akibat dari sejak awal petusahaan pelat merah itu tidak memenuhi kriteria badan usaha transportasi, serta tidak transparan. Sehingga imbasnya terasa sekarang,” tukasnya.

Utuk mengubah status PDJT menjadi Perumda, kata Rizal, butuh kajian matang untuk menentukan perubahan status, dan jangan dikelola ala kadarnya. Rizal menyarankan agar saat melakukan kajian, pemkot melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Perhubungan dan perguruan tinggi serta mereka yang memang ahli di bidang transportasi.

“Kalau sudah dikaji. Hasilnya seperti apa sosialisasikan dan jalankan. Kalau didiamkan, sama saja itu mengelola setengah hati dan mubazir biaya kajian,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) terhadap PDJT, bahwa dewan bisa saja menolak jika kondisi PDJT masih seperti ini. “Kami takkan memberikan PMP atau apapun. Nggak menyelesaikan persoalan. Ibaratnya menambah air laut ke laut. Kecuali memang sudah sehat. Minimal bisa menghidupi diri sendiri,” tuntasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *