Urusan Guru Ditarik ke Pusat, Presiden Jokowi Berwacana tanpa Kajian

by -

 METROPOLITAN – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyarankan agar Presiden Jokowi jangan sekadar melempar wacana menarik kembali kewenangan urusan guru ke pusat, seiring kebijakan menghapus ujian nasional (UN).

Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta persoalan pendidikan ini diurai terlebih dahulu. Kemudian dieandapkan, sampai matang sebelum dilontarkan ke publik.

Legislator asal Jawa Tengah ini juga menyarankan kepada Presiden Jokowi, apa pun rencana kebijakan yang mau diambil dan itu penting, maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu di internal pemerintah dan disinkronkan dengan rencana besar lainnya untuk membehani pendidikan.

Yang tidak kalah penting menurut Fikri, selesaikan dulu kompleksitas masalah pendidikan yang sekarang terjadi di lapangan. Tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga swasta.

Apalagi Mendikbud Nadiem Makarim sedang membuat terobosan atau inovasi. Nah, sejalan dengan itu, maka pembenahan menyeluruh harus dilakukan.

“Kemarin (Kamis, red) dalam raker dengan Mas Nadiem, saya sampaikan, mau inovasi, mau reformasi, mau terobosan seperti apa, tetapi pendidikan ini faktanya di lapangan akan jumpai sarana prasarana yang masih tidak memadai, atau guru yang selalu mengeluh baik dari segi jumlah maupun kesejahteraan. Apalagi swasta, negeri pun begitu,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *