Dana BOS untuk si Kaya dan si Miskin

by -

METROPOLITAN – Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bogor, di 2020 mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Bagaimana tidak, pada 2019 lalu, dana BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak diberitahukan kepada publik.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri pun mempertanyakan transparansi anggaran yang menyentuh Rp131 miliar untuk dunia pendidikan di tahun ini.

“Dari APBN Rp91 miliar, dari APBD RP40 miliar. Ini harus jelas dong untuk apa, misalkan untuk gaji honorer berapa, untuk keperluan pendidikan berapa, harus jelas ini,” tegasnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Bogor, kemarin (23/1).

Pasalnya, anggaran dana BOS akan dibagikan secara merata kepada 397 SD dan SMP yang ada di Kota Bogor ini akan ditransferkan langsung ke setiap sekolah yang ada di Kota Bogor.

Saeful pun meminta setiap sekolah agar membuka penggunaan dana BOS.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan, Fahrudin membenarkan kalau selama ini dana BOS tidak pernah dipublikasikan.

Namun, ia juga mengeluhkan soal dana yang juga terbilang masih sangat minim untuk mengcover 24 ribu siswa SD dan 9 ribu siswa SMP, baik swasta maupun negeri di Kota Bogor.

“BOS dari pusat hanya bisa membiayai seorang siswa sebesar Rp800 ribu dalam setahun. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah siswa sekitar 147.995 siswa, berarti setiap bulannya tidak sampai Rp100 ribu untuk setiap siswa, ini sangat kurang,” kata pria yang akrab disapa Fahmi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, dana BOS bisa dialokasikan untuk pembelian/ pengadaan buku teks pelajaran, pembiayaan penerimaan siswa baru, pembiayaan ulangan harian, pembiayaan perawatan sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan mebeler sekolah.

“Kita untuk sekolah negeri saja tidak sampai Rp1,5 juta per tahun. Jadi untuk para orangtua yang ingin menyumbang untuk kegiatan penguatan ya tidak masalah, tetapi melalui komite,” jelas Fahmi.

Tetapi, ia menekankan harus ada transparansi anggaran dari setiap sekolah yang menerima bantuan ataupun dalam pengalokasian dana BOS.

Ia juga berharap, pengalokasian dana BOS bisa sesuai dengan arahan meneteri pendidikan yaitu pendidikan non-formal.

“Jadi anak-anak itu harus belajar melalui meotde pembelajaran yang menyenenangkan supaya potensi anak-anak berkembang. Kalau ada yang suka nyanyi, berkembang. Ada potensi olahraga, berkembang. Jadi jangan semuanya didorong ke arah akademis,” pungkasnya.

Di saat Kota Bogor sudah menentukan jumlah alokasi anggaran dan penerima Dana Bantuan Operasional (BOS) untuk tahun 2020 di Januari, justru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menetapkan jumlah yang akan diberikan kepada siswa penerima.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor Atis Tardiana, yang menyebut hingga saat ini, belum ada rincian terkait dana BOS yang akan disalurkan kepada siswa-siswa penerima di Bumi Tegar Beriman.

Sedangkan data dapodik yang masuk ke Disdik Kabupaten Bogor baru ditutup 20 Januari lalu. Sehingga, masih perlu melakukan pendataan.

“Jadi belum ada rinciannya. Dana BOS sekarang kan langsung dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu),langsung transfer ke rekening sekolah yang dituju. Close data dapodik juga baru kemarin, 20 Januari lalu,” katanya saat dihubungi Metropolitan, kemarin.

Dari data tersebut, sambung dia, baru akan ketahuan berapa dana BOS yang akan diberikan, beserta jumlah sekolah dan siswa penerimanya. Yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke sekolah-sekolah.

“Setelah data dapodik selesai, baru ketahuan berapa dana yang akan diberikan (pemerintah) pusat ke sekolah,” tukas mantan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) itu.

Namun, menilik jumlah alokasi anggaran dana BOS pada 2019 lalu, totalnya mencapai Rp606.490.720.000.

Yang disebar kepada siswa-siswa di 1.778 Sekolah Dasar (SD), sejumlah Rp407.206.720.000 selama setahun dan duit Rp199.284.000.000 setahun untuk siswa-siswa setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Sedangkan alokasi sekolah swasta dan negeri-nya, mesti dipecah-pecah dulu. Yang jelas totalnya BOS pada 2019 mencapai Rp606,4 miliar, dengan penerima BOS untuk SD ada 1.778 sekolah, bantuannya senilai Rp407,2 miliar per tahun. Serta untuk siswa setingkat SMP ada 637 sekolah dengan nilai Rp199,2 miliar per tahun pada 2019,” tuntas Atis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor, Hamzah, menilai, peran pengawasan dari pemerintah daerah baik itu eksekutif maupun legislatif harus betul-betul dirasakan masyarakat.

“Dana BOS ini kan dibagikan secara rata untuk seluruh kota dan kabupaten. Baik itu sekolah swasta yang elit, maupun sekolah pemerintah dipelosok yang kere alias sangat jauh dari kata layak untuk berbicara sarana dan prasarananya,” cetus Hamzah.

Seharusnya, sekolah-sekolah elit swasta tidak boleh menerima dana BOS, karena berbicara etika.

“Pemerintah harus tegas dan adil dong, jangan sekolah elit yang mampu dan secara sarana dan prasarana mumpuni, tapi ikut dibantu juga. Ini tidak adil namanya,” tegasnya.

Ia mengaku, tengah mengumpulkan data secara random dari pelbagai sekolah di Kota Bogor yang menerima dana BOS, baik itu swasta maupun negeri.

Terlebih, kurangnya transparansi penggunaan uang rakyat tersebut oleh oknum-oknum sekolah. (ryn/dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *