Korban Direlokasi, Sungai Dinaturalisasi

by -

METROPOLITAN – Bencana yang melanda Kota Bogor pada awal tahun 2020 menyisakan tugas berat untuk Pemerintah Kota Bogor.

Bagaimana tidak, titik bencana longsor yang ada di sebuah pemukiman di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, yang menewaskan satu orang ternyata merupakan kawasan liar.

Sebanyak 86 bangunan rumah semi permanen di tebingan bantaran Sungai Cipakancilan di Kelurahan Kecungabadak, Kecamatan Tanahsareal,  ditarget akan direlokasi pada awal tahun ini.

“Memang berat, kami sudah mensosialisasikan hal tersebut sejak dua tahun yang lalu. Mereka yang ada disana juga sudah tahu kalau rumah mereka itu rawan longsor. Tapi karena faktor ekonomi, mereka masih bertahan disana,” kata Camat Tanah Sareal, Asep Kartiwa kepada Metropolitan, kemarin (12/1).

Nantinya, sambung Asep, 86 KK yang terdata, akan direlokasi ke Rusunawa Cibuluh atau ke Rusunawa Menteng. Sehingga proses naturalisasi Sungai Cipakancilan bisa mulai dikerjakan pada pertengahan tahun.

“Kami juga harus melihat kondisi rusunawa, apakah masih ada yang kosong atau tidak. Tetapi pada intinya, kami ingin merelokasi mereka dulu,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diterima oleh Metropolitan, sampai saat ini, dari 198 kamar yang ada di Rusunawa Cibuluh, baru 50 persen yang terisi. Sedangkan untuk Rusunawa Menteng, tingkat okupansinya sudah menyentuh angka 94 persen, bahkan sampai ada waiting list.

Yang menarik adalah, warga yang diduga tinggal di lahan milik pemkot ini, terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sebagai warga asli di Kampung Kedung Badak Sentral, RT 01/13 Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal. Hal tersebut juga diperkuat dengan data di KTP penduduk yang mencantumkan alamatnya.

Kejadian ini pun menjadi tanda tanya bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Anggota komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri mempertanyakan kejelasan status lahan yang disoalkan oleh Pemkot.

“Kalau memang itu bangli, seharusnya gak ada RT/RW nya dong. Pemkot juga seharusnya sudah bisa merelokasi warga dari dulu. Mereka itu kan tinggal disana bukan baru setahun dua tahun, tapi sudah ada yang dua puluh tahun,” ungkapnya.

Respon Pemkot Bogor yang tidak memiliki ketegasan, menurut Saeful harus dilihat latar belakangnya. Ia menduga ada oknum yang bermain untuk memberikan izin warga tinggal di lokasi yang menurut pemetaan BPBD Kota Bogor merupakan titik paling rawan bencana longsor.

Perihal masalah relokasi, sambung Saeful, ia mengaku akan turun tangan jika pemkot tidak bisa merealisasikan. Sebab, masalah keselamatan warga yang menjadi prioritas.

“Harus nunggu berapa nyawa lagi. Saya rasa, untuk merelokasi warga harus secepatnya, rusunawa yang di Cibuluh juga masih banyak yang kosong,” pungkas Asep. (dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *