Kredit Murah Jadi Biang Kerok Angka Pelanggaran Lalu Lintas Meroket

by -

METROPOLITAN – Minimnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bogor dalam berkendara, berimbas pada tingginya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data pada Pengadilan Negri (PN) Cibinong, terhitung sejak 2019, jumlah pelanggaran berkendara di Bumi Tegar Beriman menyentuh angka 66.340 pelanggaran.

Hal ini tentu perlu menjadi catatan penting jajaran pemerintahan, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, akan pentingnya tertib berlalu lintas dalam berkendara.

Humas PN Cibinong Ben Ronald Situmorang menjelaskan, secara umum kasus lalu lintas memang selalu merajai statistik perkara PN Cibinong, dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini.

“Kalau melihat data, kasus lalu lintas yang paling banyak masuk. Rata-rata setiap bulan mencapai 3000 hingga 7000 kasus,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ben itu membenarkan, jika salah satu penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas, lantaran minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

Terlebih di sejumlah wilayah, yang dekat dengan jalan protokol maupun jalan daerah. Ia mengihimbau kepada masyarakat, agar tetap mengutamakan safety riding saat berkendara.

Pengamat Transportasi dan Lalu Lintas Djoko Susilo menilai, tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, disebabkan lantaran tingginya volume kendaraan di jalan raya.

Pendistribusian kendaraan yang belum memiliki regulasi yang jelas, juga memperparah kondisi ini. Lantaran hampir setiap tahun jumlah kendaraan di jalan meningkat sekitar 8 hingga 10 juta pertahun.

“Pemerintah harus ambil tindakan tegas untuk menekan angka peredaran kendaraan di Indonesia,” ujar Djoko saat dikonfirmasi.

Ia juga meminta kepada pelaku yang berkecimpung dibidang industri otomotif, agar tidak sembarangan dalam memberikan cicilan murah kendaraan bagi masyarakat.

Tak hanya itu, pelaku industri juga harus ikut berpikir, untuk menciptakan solusi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

“Suruh masyarakat beli kontan, jangan kasih cicilan atau uang muka murah. Kalau bisa kecilin kapasitas mesinnya, minimal dibawah 100cc,” tegasnya.

Tingginya pelanggaran di jalan raya, dinilai sudah tidak bisa lagi diatasi hanya sebatas dengan sosialisasi. Menurutnya, pemerintah harus ambil langkah konkrit.

Minimal industri dan distribusi kendaraan, dipegang oleh pemerintah pusat. Agar terciptanya keseimbangan kendaraan di seluruh wilayah, khusus Jabodetabek.

“Jika ini dilakukan, pelanggaran ataupun kecelakaan pasti akan berkurang. Dan masyarakat secara sendirinya akan beralih ke angkutan umum,” tutupnya. (ogi/b/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *