Masih Moratorium,  Administrasi DOB Bobar Dikebut

by -
PERCEPAT: Inilah lahan yang akan dijadikan sebagai pusat Pemerintahan Bogor Barat

METROPOLITAN – Wacana realisasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat kembali mengemuka. Dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bogor, kemarin, membahas percepatan persiapan rapat DOB Bobar, termasuk mempercepat persyaratan untuk segera dibawa ke provinsi Jawa Barat.

Meskipun pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran wilayah, mempercepat kelengkapan syarat DOB untuk disetor ke Pemprov Jabar menjadi keharusan. Jadi ketika moratorium dicabut, realisasi pemekaran pun segera dilakukan.

“Rapat Banmus tadi (kemarin, red), membahas soal DOB Bobar. Yang diteruskan rapat di tingkat pimpinan. Intinya pemberitahuan supaya mendorong syarat percepat DOB Bobar. Untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya,” kata anggota Banmus DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Checanova saat ditemui Metropolitan di ruangannya, kemarin.

Lebih lanjut, ia menerangkan apa-apa saja kekurangannya akan dibahas di tingkat pimpinan. Sedangkan rapat Banmus lebih membahas administrasi dan dorongan alih-alih menggarap teknis pemekaran.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, tentu persyaratan mutlak harus ada, beserta menambal segala kekurangan yang ada, baik secara teknis atau administrasi.

Ia juga menyebut hal itu sebagai ancer-ancer menanggapi adanya kabar moratorium pemekaran wilayah bakal segera dicabut.

“Pesyaratan harus ada, makanya didorong. Jadi ketika nanti moratorium dicabut, maka DOB Bobar sudah siap. Mudah-mudahan sih akhir bulan Januari ini, semua kelengkapan dan kekurangannya sudah masuk ke Pemprov Jabar. Setelah itu, langsung dibawa ke pusat. Mudah-mudahan juga sudah mau dicabut. Jadi kita sudah siapkan semua dulu,” terangnya.

Meski begitu, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor harus bersabar soal keinginan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat, sebab belum ada lampu hijau dari Presiden Jokowi untuk mencabut moratorium DOB.

Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budi S Sudarmadi mengatakan, melihat kondisi keungan negara saat ini, pemerintah memprioritaskan untuk hal lain terlebih dulu.

“Tapi kita tunggu arahan dari Pak Presiden. Prinsipnya saat ini masih moratorium,” kata Budi.

Ia pun belum bisa memastikam calon DOB, seperti Kabupaten Bogor Barat yang telah memilki amanat presiden (ampres) sejak lama, akan diproses kembali. Meski demikian, Budi tak mempermasalahkan daerah yang mulai menyiapkam anggaran persiapan DOB.

Contohnya Pemkab Bogor yang mengusulkan anggaran Rp40 miliar untuk membebaskan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat.

“Ya kalau ada persiapan, siap-siap saja dulu lah. Saat ini masih moratorium,” tuntasnya. (ryn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *