Tunggu Naskah Akademik, Dua Raperda Dikebut

by -

METROPOLITAN – Tahun ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor punya Pekerjaan Rumah (PR) untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Jika ditotal, ada 26 Raperda yang sudah masuk pembahasan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), dimana sembilan diantaranya merupakan inisiatif pada legislator. Namun, hanya dua raperda yang bakal menjadi prioritas dan segera dikebut

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Rizky mengatakan, total raperda yang akan diselesaikan tahun 2020 ini sekitar 26 raperda, dengan sembilan diantaranya merupakan raperda inisiatif dewan.

Diantaranya Raperda tentang Pemanfaatan Ruang dan Raperda tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kedua raperda itu kini tengah menunggu untuk merampungkan Naskah Akademik (NA), termasuk penjabaran detil dalam rancangan kebijakan itu.

“Ada Raperda Pemanfaatan Ruang dan Perda Pemberdayaan PKL, yang akan kita kebut pengesahannya. Tapi untuk detil, belum ada karena kita harus merampungkan dulu Naskah Akademik-nya. Itu sedang dibuat, ketika itu sudah ada, baru kita bisa bicara banyak detail dan pelaksanaan perda tersebut nantinya,” katanya saat di temui Metropolitan di ruangannya, kemarin.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, naskah akademik itu harus selesai sebelum nantinya melewati pembahasan sehingga bisa diparipurnakan.

Proses ini, sambung dia, dilakukan oleh tenaga ahli agar detail yang ada bisa bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan Bumi Tegar Beriman.

“Kita kan misalnya, ingin mengatur saudara-saudara kita PKL, supaya lebih tertata dan bisa mengangkat pendapatannya. Kita sedang kejar NA-nya itu, yang dibuat dulu oleh tenaga ahli,” tukasnya.

Selain itu, kata Rizky, hari ini pun rencananya akan melakukan rapat paripurna Bapemperda terkait dua raperda, yakni Rapeda Kepemudaan dan Raperda tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), yang merupakan revisi dari perda nomor 12 tentang SOTK.

Setelah itu, pihaknya juga akan mengekspos raperda yang ada, untuk selanjutnya membahas mana yang akan menjadi prioritas dan diutamakan untuk diselesaikan.

“Ketika ada ekspos, berikutnya kita adakan public hearing. Misalnya untuk Raperda Kepemudaan, kita undang masyarakat dari berbagai elemen, misalnya KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia, red), dan organisasi kepemudaan yang lain. Jadi kita bakal dapat masukan juga dari public hearing itu,” ujarnya.

Rizky pun meyakini, Perda yang ada di tahun ini bakal lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.  Pada 2019 saja, ada lima perda dihasilkan legislator Bumi Tegar Beriman.

Walaupun dari lima perda itu, dua diantaranya merupakan ‘perda rutin’, yang seharusnya dikerjakan DPRD dan Pemkab Bogor. Yaitu Perda tentang APBD dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

“Dua lagi tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PL2B) dan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Bogor Timur. Keduanya sudah diperdakan, memang belum ada hasil konkrit dari perda tersebut. Untuk target perda kami selalu tetapkan target per tahun berapa Perda yang bisa kita hasilkan,” pungkas Rizky. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *