Yani : Duit Rp50 M Nggak Cukup

by -
MASIH KURANG: Bencana yang melanda wilayah Kabupaten Bogor mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) yang disediakan dalam APBD 2020. Namun, anggaran tersebut sepertinya masih kurang.

METROPOLITAN – Bencana yang melanda sebagian wilayah barat Kabupaten Bogor menimbulkan luka mendalam, tak hanya warga setempat, tapi juga bagi warga Bumi Tegar Beriman.

Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menghitung jumlah kerugian materi yang diakibatkan bencana di awal tahun itu.

Namun, Pemkab Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkirakan, jumlah kerugian dan anggaran pasca-bencana yang harus di sediakan melebihi alokasi anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) yang disediakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

“Tahun ini informasi yang ada, sampai hari ini BTT yang kita alokasikan sekitar Rp50 miliar untuk 2020. BTT memang akan digunakan salah satunya untuk pasca bencana melalui mekanisme yang ada. Mulai dari pendataan laporan dari wilayah, korban, lalu dilakukan asessmen, baru di salurkan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Yani Hasan, kemarin.

Baca Juga  Peduli Korban Banjir, TNI AU Serahkan Bantuan di Lanud Atang Sendjaja

Sehingga, sambung dia, jika melihat dinamika bencana yang ada di Sukajaya dan sekitarnya, yang sampai saat inj masih berstatus tanggap darurat dan masih masa pencarian orang hilang, tentu masih agak dini untuk menghitung berapa yang dibutuhkan perbaikan infrastruktur pasca bencana.

“Masih terlalu dini. Terlebih untuk yang di Sukajaya dan sekitarnya ya, belum lagi ditempat lain yang usulannya masuk BTT 2020. Nah ketika misalnya yang diusulkan kurang, maka ada mekanisme lain, misalnya di (APBD) perubahan atau murni nanti,” tukasnya.

Secara kasat mata, kata dia, BTT yang berjumlah Rp55 miliar itu tidak akan cukup jika dialokasikan untuk kegiatan pasca bencana di Sukajaya.

Baca Juga  Wow, 1.642 Rumah Rusak Karena Bencana

Sebab, ada wacana relokasi yang tentu membutuhkan anggaran lebih dalam upaya menyediakan atau pembebasan lahan.

“Kalau kita hitung, diluar relokasi ya, itu cukup. Tapi kalau berikut relokasi, itu sulit. Karena kita harus lakukan pembebasan lahan, lalu pembangunan fisiknya. Memang itu harus kita fikirkan juga. Saat kebutuhan kurang, kita tempuh mekanisme yang ada,” tukasnya.

Apalagi, kata Yani, desa yang terdampak begitu parah, seperti Harapanjaya, harus memng mulai difikirkan tempat relokasi. Sebab, terhuting parah.

“Akan lama di pengungsian. Makanya yang lebih susah lagi itu mental orang yang mau dipindah. Kan nggak gampang, mau tidak mereka pindah ke tempat baru?” ujar mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor itu.

Ia juga menambahkan, pihaknya kesulitan dalam melakukan trauma healing bagi para korban. BPBD dan Dinas Kesehatan belum sampai menyediakan fasilitas dan program tersebut. Hal ini memang dikeluhkan banyak pihak.

Baca Juga  Punya Divisi Tanggap Bencana, Ketua DPRD Dorong IOF Jadi Binaan BPBD

Namun, paling realisitis yakni meminta bantuan Kementrian Kesehatan untuk menyediakan SDM dan fasilitas trauma healing.

“SDM kita terbatas juga soalnya. Kalau harus, kita minta tolong Kemenkes, apalagi itu kan perintah presiden langsung ya,” ungkap Yani.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku hingga saat ini masih membutuhkan waktu untuk pemetaan sebelum menentukan berapa yang direlokasi. Termasuk menggunakan jasa tim ahli. Yang jelas, kata dia, kekurangan anggaran akan dikaver oleh pemerintah pusat.

“Yang sulit itu memindahkan warga. Perlu pendekatan. Kita identifikasi dulu, mana yang harus direlokasi, jumlahnya berapa,” tuntasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *