Banyak Pungli Program PTSL Ciracas?

by -
ILUSTRASI: Warga memegang sertifikat tanah yang diduga ada pungutan liar saat prosesnya di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur.

METROPOLITAN – Dugaan adanya Pungutan liar (Pungli) dalam pengurusan sertifikat melalui program Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur dengan jumlah bidang tanah yang diajukan kurang lebih 4.172 bidang.

Tak hanya itu, dugaan adanya penyelewengan dana hibah Rp150 ribu perbidang yang diatur dalam Surat Ketetapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Timur Nomor :868.1/KEP 31.75.PTSL/VI/2019 Tentang Pembentukan Tim Petugas kegiatan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kelurahan Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019 dan ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2019 jadi sorotan banyak kalangan.

Salah satunya Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jamaludin. Dia mengatakan, terkait hal ini Komisi A akan melakukan tindakan setelah hasil musyawarah tercapai.

“Karena kita di Komisi A, memang sedang konsen ke sana juga. Bahasa kita harus seragam. Maka saya belum berani komen terkait hal tersebut. Sikap komisi sedang dirembukan,” kata politisi Partai Golkar tersebut saat dihubungi Metropolitan.

Baca Juga  Polres Bogor Belum Juga Tetapkan Tersangka

Sebelumnya, menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur AKBP Hery Purnomo melalui telepon selulernya mengatakan, akan segera mendalami dugaan perkara ini.

“Nanti akan kita cek ya kalau ada indikasi pungli ya kita proses,” singkatnya.

Di waktu yang berbeda Ketua Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan DKI Jakarta Nano Suyatno mengenai Dana hibah dan adanya dan dugaan pungli. Menurutnya dana hibah sendiri diperuntukkan untuk proses pengurusan program PTSL.

“Proses pengurusan melalui dana hibah dengan jumlah perbidangnya Rp150 ribu. Pengelolaannya dikelola Pokmas dan mengenai pengaturan pengelolaannya untuk lebih jelas tanyakan kepada Ketua LMK Kelurahan,” imbuhnya.

Ketua FK LMK DKI Jakarta ini juga menambahkan, terkait dugaan pungli dana Rp.1,5 juta perbidang disepakati bersama pokmas LMK Kelurahan Ciracas.

“Di RW 6 , menurut laporan para RT se – RW 6 ada 13 RT minus RT 8 yang belum memberikan informasi yang terdaftar PTSL. Di RW 6 ada kurang lebih 180 bidang. Mengenai soal pungutan menurut informasi dari para RT sudah bayar kurang lebih 120 bidang minus RT 8. Ketua RT 11dan RW 6 , menurut dia sudah setor Rp30 juta, Ketua RT 13 sudah setor Rp20 juta , suratnya belum selesai. Mereka gelisah karena menurut informasi program PTSL sampai April. Takut tidak jadi ,uang sudah masuk,” bebernya.

Baca Juga  Pemkab Berikan Minibus ke Samsat Dispenda Jabar

Terpisah Ketua Panitia Tim 1 PTSL ATR/BPN Kotamadya Jakarta Timur Nuzul menjelaskan, pihak BPN Tidak Pernah memunggut biaya apapun kemasyarakat.

“Intinya bahwa terkait berita-berita yg beredar itu tidak benar adanya perihal BPN, biarkan kita di sini bisa kerja tenang menuntaskan program stategis nasional dengan baik,” Singkatnya melalui sambungan telepon seluler.

Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Ciracas Wawang Sukarwan melalui telepon membantah tudingan tersebut. Dirinya mengaku dana tersebut sudah digunakan semestinya.

”Itu semua adalah jerih kita sebagai membantu PTSL,” ungkapnya.

Wawang juga menambahkan terkait tudingan bagi-bagi dana hibah sebesar kurang lebih Rp624 juta ke beberapa instansi hanya sekedar tulisan.

“Itu oret-oretan (coret-coretan,red) kita yang tidak jelas dan itu privasi kami. Juga soal pungutan Rp1,5 juta perbidang itu tidak ada,” ketusnya.

Baca Juga  45.252 Anak di Tangerang Sudah Divaksin

Sementara itu, Plt Camat Ciracas Mamad ketika dikonfirmasi memaparkan, jika benar tindakan yang dilakukan oknum tersebut sangat disayangkan.

“Tega sekali yang nulis ada kecamatan dicoret-coretan tersebut, kecamatan termasuk yang dapat. Cek juga ke BPN itu biaya apa, pungli apa resmi dari BPN, mungkin aja biaya operasional. Point 4 ada disebutkan ada biaya, itu biaya apa ya,” pungkasnya.

Di tempat lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) terkait hal ini belum memberikan jawaban. (nto/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published.