Dewan Akan Cabut Perda KTR

by -
DISKUSI: Bogor Connection bersama para tokoh menggelar diskusi publik bertema ‘Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor’, kemarin

METROPOLITAN – Industri hasil tembakau menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 43,6 miliar sepanjang 2019 di Kota Bogor, kendati di satu sisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kota hujan ini ternyata menekan hak berusaha para pedagang.

Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah pedagang mengajukan gugatan (judicial review) Perda KTR Bogor yang telah dilayangkan pada 5 Desember 2019 dan sudah tercatat dengan Nomor Perkara 4P/HUM/2020.

Uji materi ini menjadi sebuah langkah akhir dan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan para pemohon, pemangku kepentingan dan pihak yang terdampak lainnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Muaz HD,  yang juga yang merupakan salah satu anggota Pansus Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) Bogor mengapresiasi langkah para pedagang yang melakukan gugatan.

“Pedagang melakukan hak konstitusi mereka, saya pribadi senang, karena bukan lewat jalur-jalur yang menjurus chaos,” ujar Muaz dalam Diskusi Publik “Mengawal Langkah Akhir Uji Materi Perda KTR Kota Bogor” di Hancock Café & Resto, kemarin (6/2).

Ia menuturkan pada prinsipnya Perda KTR ini bukan lahir dari pandangan anti rokok, melainkan mengatur tempat atau fasilitas bebas rokok yang belum dipenuhi Pemkot Bogor.

“Memang  di sisi lain harus menyediakan tempat bagi perokok,” kata Muaz.

Anggota legislatif dari Fraksi PKS ini pun membocorkan bahwa DPRD Kota Bogor juga akan melaksanakan Pansus Pencabutan Perda.

Harapannya perda-perda yang selama ini justru mengundang polemik dan meresahkan masyarakat dapat dievaluasi.

“Saya memahami keresahan, ketakutan dan efek yang ditimbulkan. Mudahan-mudahan ke depan, apa yang dihasilkan legislatif bisa berjalan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat,” kata Muaz.

Regulasi ini dianggap oleh sejumlah pedagang menekan hak berusaha, hak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang dirasakan Wahono, salah satu pedagang di Bogor yang turut andil mengajukan judicial review.

“Hingga saat ini, setahu saya rokok adalah produk legal, namun kami sebagai pedagang dipersulit. Bahkan ada perwakilan dari pemerintah daerah yang mendatangi saya ke rumah, menanyakan mengapa saya mengajukan gugatan atas Perda KTR,” ujar pria asal Cibogor ini.

Seiring keresahan yang dirasakan pedagang, menurut Tokoh Muda Bogor (GP Anshor) Rommy Prasetya, Perda KTR Bogor diharapkan jangan menjadi regulasi yang mengebiri hak ekonomi.

Perda KTR dirasakan tidak melewati survei, kajian ilmiah, dan tidak menimbang aspek sosial, budaya serta ekonomi masyarakat Bogor.

“Di mana fungsi legislatif? Pemkot Bogor ini kerjanya hanya mengampanyekan mencegah intoleransi agama, tapi tak sadar mereka sedang melakukan intoleransi ekonomi pada warganya sendiri,” kata Rommy yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diinisiasi oleh Bogor Connection ini.

Dari sisi hukum, Ali Ridho, pengamat hukum dari Universitas Trisakti menambahkan Perda KTR Bogor secara material dan formil, mengundang kebingungan.

Ada satu pasal yang menekankan bahwa penanggungjawab tempat umum berkewajiban menyediakan kawasan tanpa rokok. Namun di pasal lain, tidak ditemukan konsekuensi atau persayaratan lain setelah kewajiban tersebut dipenuhi.

“Yang juga mengundang pertanyaan adalah, yang diberikan mandate untuk menetapkan KTR ini, apakah orang yang bernyawa, mayat, atau apa. Di dalam perda, disebutkan, pelaksananya adalah daerah. Bagaimana peraturan mau dilaksanakan jika tidak ada unsur orangnya. Harusnya ditulis Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, atau DPRD,” tutup Ridho.

Terpisah, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, menjelaskan, Dasar normatif, dengan adanya Perda KTR adalah Visi menuju Kota Ramah Keluarga dan Misi menciptakan Kota Bogor yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Selain itu, tujuan Pemkot Bogor untuk menciptakan lingkungan sehat di Kota Bogor dengan pembatasan Kawasan Tanpa Rokok, secara sederhana melihat dari sisi kesehatan harus diwujudkan secara nyata.

“Rokok ini kan sudah jelas berbahaya. regulasi Pemerintah melalui PP 109 tahun 2012 mengatur hal tersebut,  sehingga menjadi rujukan penerbitan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok no. 12/2009 kemudian diubah dengan Perda No. 10/2018, intinya penggunaan rokok perlu dibatasi pada 7 wilayah,” terangnya.

Masih kata Alma, Dalam banyak studi tentang hubungan rokok dengan kemiskinan, bahwa yang terjadi dimasyarakat ekonomi lemah banyak yang menggunakan tembakau (rokok).

Dalam pendekatan teori strukturalis, terjadinya disarticulated socio-economic structure di mana masyarakat miskin (perokok, petani tembako, buruh industry rokok, anak-anak) berkontribusi signifikan mendongkrak surplus profitabiltas industri rokok besar (tembakau).

Fakta terbaru merujuk hasil riset Lembaga Studi Demografi FE UI dan BPS, disimpulkan  alokasi belanja dikeluarkan masyarakat telah melampaui besaran belanja beras.

Hingga akhir 2018, menyebutkan alokasi belanja rokok mencapai Rp 64.769 per kapita sebulan atau 6,79 persen terhadap pengeluaran total.

Pengeluaran per kapita membeli beras terpaut angka tidak jauh yakni Rp 64.759 atau 6,79 persen. Sementara merata jumlah batang rokok dihabiskan selama seminggu mencapai 76 batang di perkotaan dan 80 batang di pedesaan.

“Oleh karenanya misi Kota Bogor yang diemban Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam hal komitmen menjadikan Kota Sehat melalui pembatasan penggunaan tembakau (rokok) termasuk iklan dan reklame produsen Rokok dalam Perda KTR dapat menjadi Kekuatan dan Pertahanan Masyarakat Kota Bogor yang ingin hidup sehat, hal ini harus terus digemakan dan bersama-sama kita jaga semangatnya ” tandasnya. (dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *