Dianggap Memberatkan, Persyaratan NUPTK Diminta Hilang

by -
KRITISI: Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta, Nurbaiti, mengkritisi persyaratan NUPTK dalam alokasi dana BOS untuk guru honorer.

METROPOLITAN – Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta, Nurbaiti mengkritisi persyaratan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer. Menurutnya, persyaratan tersebut terlalu berat.

Guru honorer di sekolah negeri, kata Nurbaiti, rata-rata mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah yang tidak cukup kuat di kemente-rian. Sebab, apabila SK dari kepala sekolah saja, guru honorer bisa kapan saja dipecat.

”Kalau SK kepala daerah kan statusnya harus PNS, sementara guru honorer mana ada yang dapat SK itu. Maka, saya bilang pemerintah niat mensejah-terakan guru honorer, namun dikasih persyaratan yang berat. Kan ngasihnya setengah-setengah,” kata Nurbaiti. Dijelaskannya, untuk mendapatkan NUPTK, guru honorer di sekolah negeri lebih sulit dibandingkan di swasta.

”Kalau negeri, dia harus punya SK kepala daerah. Nah, guru honorer atau tenaga pendidikan kan diangkatnya oleh kepala sekolah, maka SK-nya tidak berlaku untuk menda-patkan NUPTK,” ucap dia.

Baca Juga  Tim Basket SMPN 12 Optimis Raih Medali

Berdasarkan hasil diskusi forum guru honorer, Nurbaiti mengatakan, mereka keberatan dengan adanya persyaratan tersebut. Menurut dia, Kemen-terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memperhitungkan kembali persyaratan ini.

Ia menambahkan, forum honorer juga memiliki beberapa usulan terkait dengan alokasi dana BOS untuk guru honorer. Apabila Kemendikbud ingin mengedepankan keadilan, maka mestinya gaji diberikan berdasarkan tahun mengabdi para tenaga honorer tersebut.

Guru honorer yang mengabdi 0-5 tahun diberikan alokasi sebesar 10 persen. Semen-tara itu, untuk guru honorer yang mengabdi 5-10 tahun diberikan 15 persen.

Selanjutnya, guru honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun seperti K1 dan K2 bisa mendapatkan 25 persen dari alokasi dana BOS tersebut.Menurut dia, peraturan lama mengabdi ini cukup adil bagi para guru honorer di sekolah-sekolah.

Baca Juga  BANTUAN OPERASIONAL PAUD NAIK RP600 RIBU PER ANAK

”Untuk kawan-kawan ini kan sudah lama mengab-di, sudah bekerja, teman-teman sudah mengajar. Kita tidak menutup mata baik yang masa kerjanya lama dengan yang baru,” imbuhnya.(rep/rez)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *