Diskominfo Gelar Bimtek E-PPID

by -
ANTUSIAS: Diskominfo Kabupaten Bogor memberi bimtek kepada pengelola PPID se-Kabupaten Bogor.

METROPOLITAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Se-Kabupaten Bogor.

Bertempat di Hotel Olimpyc Renotel Sentul, seluruh peserta diajarkan untuk mengelola informasi berbasis digital melalui E-PPID.

Staff ahli Administrasi dan Keuangan Kabupaten Bogor, Sonny Abdusukur mengatakan, asistensi penggunaan aplikasi E-PPID ini sebagai wujud pelaksanaan kewajiban PPID utama dalam menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

“Asistensi penggunaan aplikasi E-PPID ini sangat penting, karena PPID pembantu maupun pengelola PPID ini memiliki delapan kewajiban yang harus dipenuhi,”tuturnya.

Menurutnya, bimtek ini dapat mengoptimalisasi pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Diantaranya, menyiapkan informasi, melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan informasi.

Baca Juga  Tower BTS Bodong Sulit Ditertibkan

“Juga melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi,  melakukan pengelolaan sarana prasarana pelayanan informasi dalam rangka memberikan kemudahan akses. Serta melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan lainnya,” tutur Sonny.

 Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri  menuturkan,  Undang-undang nomor 14 tahun 2008 pasal 52 menyatakan bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan informasi berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan lainnya,  akan dikenakan pidana kurungan 1 tahun penjara dan denda paling banyak 5 juta rupiah.  

“Ini salah satu upaya kami untuk optimalisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bogor.  Dalam hal pelaksanaan PPID , Kabupaten Bogor telah memiliki SK Bupati Bogor tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkup Pemkab Bogor.  Sehingga koordinasi antara PPID utama dan PPID pembantu dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui aplikasi E-PPID akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai yang dibutuhkan masyarakat,” tegas perempuan yang akrab disapa Yuni.

Baca Juga  Ini Cara SDN Bojong 03 Lestarikan Sunda

Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum menegaskan, konsekuensi dalam layanan informasi yakni ketersediaan informasi. Mulai dari ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, rutin dan teratur. Informasi serta merta dan ketersediaan  informasi setiap saat.

Ketiga informasi itu harus tersedia untuk menghindari terjadinya sengketa informasi. Karena konsekuensi dalam layanan informasi berujung pada terjadinya sengketa informasi. 

“Itulah pentingnya ketersediaan informasi publik. Melalui kegiatan ini kami berharap bisa meningkatkan peran aktif dan kualitas kinerja PPID utama dan PPID pembantu. Terlebih dengan adanya aplikasi E-PPID, tentu selain mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi. Juga untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pengelola PPID dan PPID utama di Kabupaten Bogor,” imbuhnya. (*/feb)

Baca Juga  Polsek Tansa Perketat Keamanan selama Ramadan

Leave a Reply

Your email address will not be published.