Ketua DPRD: Kami akan Evaluasi Lagi

by -

METROPOLITAN – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di beberapa daerah Kabupaten Bogor tengah jadi buah bibir.

Penyebabnya, apalagi kalau bukan ketidakhadiran anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang diundang dalam pertemuan pembahasan pembangunan tahun anggaran 2021 itu, demi mengetahui aspirasi warga.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut, ada berbagai alasan ketidakhadiran para wakil rakyat di musrenbang daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Salah satunya permasalahan teknis surat menyurat, baik di Sekretariat DPRD hingga pengirimnya. Akhirnya, beberapa surat disposisi malah mepet waktu hingga tak tersampaikan.

Meski begitu, ia menekankan pada intinya DPRD secara lembaga tetap mendukung program pemerintah dan apa yang diinginkan masyarakat.

“Karena Musrenbang Insya Allah akan sama dengan reses lalu. Dan program-program yang diinginkan masyarakat tetap akan diperjuangkan,” katanya kepada pewarta di ruangannya, kemarin.

Namun, Rudy juga mengakui hal ini menjadi evaluasi bersama agar terkait teknis surat menyurat yang masuk agar dibenahi. Termasuk soal undangan yang masuk ke Sekretariat DPRD.

“Nantinya kalau bicara kesalahan di DPRD, termasuk di saya juga. Kita evaluasi bersama, apalagi musrenbang kan bukan cuma sekali. Makanya ini saya tunjukan disposisinya,” ungkap politisi Gerindra itu.

Ia menambahkan, Februari ini akan ada pertemuan antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Bappedalitbang, untuk menyinkronkan pokok pikiran (pokir) yang diajukan dewan per dapil, dengan program pemerintah.

“Mana yang belum ada, pokir akan mengakomodasi. Makanya cara kita dengar aspirasi ya di reses, selain di musrenbang. Jadi tetap kok kita tahu apa yang dibutuhkan warga kita,” tukas Rudy.

Beberapa anggota DPRD yang sempat ditanyai soal ketidakhadiran pada Musrenbang pun enggan memberikan komentar. Seperti Anggota DPRD Kabupaten Bogor asal dapil 5, Permadi Ajid.

“Nggak komentar soal itu,” singkatnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal menyebut, posisi para wakil rakyat pada musrenbang merupakan undangan saja. Dimana pertemuan itu menjadi domain dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), unit kerja dengan masyarakat.

Selain itu, persoalan surat menyurat juga jadi masalah, karena ia mengaku hanya mendapat undangan dari beberapa kecamatan saja.

“Kalau ada semua pasti datang. Kecamatan juga harus memastikan, undangan sampai atau tidak. Saya aja cuma hadir Kecamatan Ciawi saja, selain itu yang didapil Kabupaten Bogor bagian selatan, saya nggak ada (undangannya,red),” ujarnya.

Ditanya soal ketidakhadiran dewan dalam musrembang, ia memberikan penjelasan, jika forum Musrembang merupakan forum milik SKPD.

“Saya luruskan dulu yah. Forum Musrembang itu merupakan forum SKPD dengan pemerintah kecamatan dan wilayah. Kalaupun posisi anggota dewan itu, sifatnya hanya undangan, kecuali kalau reses,” bebernya.

Ketidak hadiran dewan sebagai tamu undangan, sambung Wawan, diduga lantaran undangan yang ditunjukan tak sampai ke tangan. Politisi Golkar itu juga mengakui, jika kejadian seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya.

Baru tahun sekarang saja ini. Kalau tahun sebelumnya ada undangannya. Biasanya kalau ada undangan, nanti kita akan kumpul perdapil untuk bagi-bagi tugas. Siapa saja nanti yang hadir ke kecamatan ini dan itunya, jadi teriisi semuanya. Ini mah bukan pembelaan tapi kenyataannya begitu,” tegasnya (ryn/b/feb)

Baca Juga  Ade-Iwan tak Terkejar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *