Menyoal Nasib Petani di Tengah Kebijakan Perdagangan Jokowi

by -
DISKUSI: FEM IPB University bersama Tani Center LPPM IPB dan Kualifikasi Rakyat untuk kedaulatan Pangan (KRKP) saat menggelar diskusi.

METROPOLITAN.id – Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB University bersama Tani Center LPPM IPB dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar diskusi untuk membahas perdagangan komoditas pertanian internasional di ruang Dekanat FEM IPB Darmaga, Senin (17/2).

Diskusi ini mengangkat tema ‘Ekspor-Impor dan Kedaulatan Petani’. Harapannya, bisa memberikan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin bagaimana menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong penguatan pemberdayaan yang berpihak pada petani.

Dekan FEM IPB University, Prof. Nunung Nuryantono mengatakan, kegiatan ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, perdagangan internasional bagi produk pertanian sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa lagi ditampik.

“Pertanyaannya secara fair, apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit? Harapan kami, dengan diskusi ini kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya petani,” ujarnya.

Sejauh ini, pemerintahan Jokowi – Maruf Amin sedang giat menggenjot investasi dan perdagangan internasional. Targetnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dengan Gross National Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita.

Dengan adanya target tersebut, maka kebijakan impor dan ekspor menjadi hal taktis yang diambil oleh pemerintah.

Di tempat yang sama, Kepala Tani Centre LPPM IPB sekaligus penyelenggara FGD, Hermanu Triwidodo menginginkan adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi petani.

Ia melihat adanya kebijakan kouta impor telah melahirkan celah yang dapat merugikan negara maupun petani.

Hermanu juga menyinggung kebijakan apa yang harus diambil pemerintah di saat China yang menjadi importir terbesar di Indonesia tengah dilanda wabah virus Corona yang mematikan.

“Melalui diskusi ini kita ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian, serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat,” tegas Hermanu.

Sementara itu, Said Abdullah dari KRKP menilai persaingan di kancah internasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari di era persaingan terbuka seperti saat ini.

Pertanyaannya, model perdagangan seperti apa yang harus dilakukan agar bisa melindungi kedaulatan petani dan negara.

“Melalui diskusi ini kita berharap ada rekomendasi yang tersusun dan dapat disampaikan kepada pemerintah, sehingga lahir kebijakan dan program yang pro-pertumbuhan tanpa harus meninggalkan petani,” terang Said.

Diskusi ini dihadiri unsur pemerintah, legislatif, pengusaha, petani, akademisi, dan masyarakat sipil. Di antara pembicara yang hadir adalah ekonom asal Universitas Indonesia, Faisal Basri. (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *