Naik Ojol makin Mahal

by -

METROPOLITAN – Buntut aksi demonstrasi yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) beberapa waktu lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam waktu dekat berencana kembali menaikkan tarif ojek berbasis aplikasi itu. Kenaikan tarif ojol hanya diberlakukan di wilayah Jabodetabek, para pengemudi meminta tarif batas bawah menjadi Rp2.500/km dari semula Rp2.000/km.

Kemenhub sebelumnya telah menyesuaikan atau menaikkan tarif ojol di seluruh Indonesia sejak 2019. Di mana tarif yang ditetapkan seperti tarif bawah sebesar Rp2.000/km, tarif atas Rp2.500/km dan biaya jasa minimal Rp8.000-10.000/km.

Namun, para pengemudi ojol di wilayah Jabodetabek kembali mengusulkan kenaikan tarif atau penghapusan zona tarif dan digantikan tarif per provinsi. Di mana mereka meminta tarif batas bawah menjadi Rp2.500/km dari semula Rp2.000/km. Artinya ada kenaikan sebesar Rp500/km.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menjelaskan sejak awal pembahasan evaluasi tarif, para pengemudi ojol di daerah tidak menginginkan kenaikan tarif. Hanya para pengemudi ojol Jabodetabek saja yang minta naik tarif.

“Memang dari awal yang minta naik itu teman Jabodetabek. Komunitas daerah minta justru nggak naik. Termasuk Jawa Tengah, Lampung, mereka bilang tarif masih oke,” kata Yani.

Alasannya, menurut Yani, para pengemudi ojol Jabodetabek mengatakan bahwa adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) di Jakarta serta iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang juga naik.

Baca Juga  Disamber Kereta, Ladies Ojol Tewas di Tempat

“Jabodetabek mengusulkan naik karena tarif bisa dievaluasi tiap tiga bulan. Kedua karena UMR Jakarta sudah naik, tarif BPJS juga sudah naik. Akhirnya mereka hitung, mereka minta naik,” ujarnya.

“Mereka yang Jabodetabek minta naik, mintanya mereka Rp2.500 untuk batas bawah, dari semula Rp2.000/km,” sambungnya.

Namun untuk tarif tersebut, Yani menyebut masih akan dibahas dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sebab, tarif ojol menyangkut kemampuan masyarakat untuk membayar.

“Tapi Rp2.500 belum didiskusikan ke YLKI, karena mereka yang lihat dari sisi masyarakat, sehingga ada titik temunya,” ucapnya.

Namun, ia menilai jika ada kenaikan tarif terlalu tinggi, ojol bisa ditinggal penumpang.

“Masalahnya kalau naik sekian saja, bisa saja ada perpindahan dari ojek online. Yang jelas kita mau supaya titik temu pas,” ungkapnya.

Di sisi lain, tarif ojol di daerah dipastikan tidak akan dinaikkan. Pasalnya, tarif di daerah dinilai masih layak.

“Tampaknya yang butuh kenaikan hanya Jabodetabek. Untuk daerah tampaknya nggak naik, tarif mereka tampaknya masih feasible,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi.

Sementara soal wacana memberi kewenangan tarif diatur gubernur, Budi memastikan Kemenhub akan mengakomodasi hal itu. Namun memang butuh waktu karena akan mengubah peraturan menteri.

Baca Juga  Ikan Hias Potensi Masyarakat Cibuntu

“Untuk permintaan kewenangan gubernur akan diakomodir di PM 12. Tapi perlu waktu, karena kan hubungannya dengan PM. Bisa jadi di dalam PM 12 ditambahkan satu norma gubernur melakukan penghitungan,” ujar Budi.

Menanggapi hal itu, Head Regional Corporate Affairs Gojek Wildan Kesuma mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah terkait hal tersebut.

“Pada prinsipnya kami senantiasa mematuhi pedoman biaya jasa yang ditetapkan pemerintah. Kami berharap kebijakan yang lahir mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, baik mitra driver, pelanggan dan keberlangsungan bisnis,” jelasnya.

Di sisi lain, rencana kenaikan tarif yang akan dilakukan Kemenhub membuat pengemudi ojol bingung. Pasalnya, kebijakan yang akan dilakukan itu membawa kabar baik dan buruk bagi para pengemudi.

“Kalau informasi sudah dapat dari rekan-rekan di lapangan. Ada dua opsi (atas kenaikan ini, red), senang dan tidak senang. Ongkos naik, pendapatan kita ikut naik. Yang tidak senang itu penumpang, mau tidak naik ojol (jika tarif dinaikkan, red),” kata pengemudi ojol di Kota Bogor, Aria Dila.

Menurut pengemudi ojol aplikasi Grab, Kemenhub juga harus memerhatikan kenaikan ini, apakah sudah sebanding dengan kelayakan pengemudi ojol. Sebab, aturan main di tempatnya usaha, ada biaya potongan per order sekitar 15-20 persen yang dikenakan kepada pengemudi setiap kali angkut penumpang.

Baca Juga  Taklukkan 75 Negara, Juara Matematika Tingkat Dunia

“Kalau mau sejahtera, potongannya itu diminimalisir. Ya sekitar 5-10 persen. Perhatikan juga driver untuk biaya bensin, servis dan lain-lain. Dari download aplikasi juga kan mereka (operator, red) sudah untung harusnya,” ujar laki-laki 43 tahun itu.

Semetara salah seorang pengemudi Go-Jek yang sering beroperasi di Kota Bogor, Asep Rohmat (26), mengaku kenaikan tarif masih belum layak. Apalagi dengan makin banyak pengemudi, orderan terasa makin hari makin sulit.

“Belum layak. Kurangnya dari sisi susahnya dapat orderan, dikarenakan driver-driver-nya terlalu membeludak,” kata pria yang biasa ngepos di bilangan Suryakencana itu.

Ia mengaku jika tarif dinaikkan, tentu akan semakin menyulitkan dari sisi pendapatan. Apalagi dengan tarif sekarang yang dirasa makin sulit.

Padahal kebutuhan sehari-hari makin mahal. Belum lagi tanggungan cicilan seperti sepeda motor yang harus dikeluarkan tiap bulannya.

“Buat kenaikan tarif lagi mah mending jangan. Tarif yang sekarang saja sudah mahal, bagaimana kalau naik lagi? Cuma bikin konsumen berkurang karena tarif naik, ya pasti lah. Intinya jangan dinaikin lagi tarifnya dan kuota driver-nya dibatasin,” tutup Asep. (dtk/dil/ryn/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *