Pembangunan Huntap Dicicil

by -
TINJAU LOKASI: Bupati Bogor, Ade Yasin, bersama jajaran saat meninjau lokasi bencana Sukajaya, beberapa waktu lalu. Pemkab Bogor bersama pihak terkait masih mencari lokasi aman untuk huntap.

METROPOLITAN – Masa tanggap bencana Kabupaten Bogor sudah selesai per 30 Januari lalu, dilanjut dengan masa transisi pemulihan bencana sampai akhir April.

Pemkab bersama tim transisi masih terus mematangkan penunjukan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap), dalam rapat koordinasi terbatas di ruang rapat bupati, Cibinong, kemarin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan, tim yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, bersama Bappedalitbang, Badan Geologi, BIG, BPPW, BPBD bersama TNGHS, bekerja selama dua hari untuk melakukan kajian kaitan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

“Bupati ingin ini selesai sebelum puasa. Sehingga harus cepat. Waktu nggak panjang. Makanya kita buatkan timeline-nya, sampai 30 April itu harus sudah menentukan lahan-lahan yang aman untuk relokasi dan bangun huntap,” katanya kepada pewarta.

Dia menyebut bahwa banyak faktor dalam menentukan lahan untuk huntap, mulai dari faktor alam teknis hingga faktor sosial kemasyarakatan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada tujuh titik yang dinilai masuk kriteria aman, setelah sebelumnya berjumlah 14 titik, yang sebagian besar ada di wilayah Sukajaya.

“Ketika sudah ada kajian selama dua hari itu, akan dilaporkan lagi ke pak wabup,” ujarnya.

Kajian tujuh titik itu, sambung dia, akan ditentukan mana yang aman, dengan kapasitas berapa bangunan. Sehingga, proses relokasi akan berlangsung ‘dicicil’ dan tidak langsung semua warga terdampak dalam satu titik. Apalagi, dari data yang ada, jumlah pengungsi ada sekitar 4.000 orang.

“Di screening lagi. Misal satu titik aman, tapi luasan cuma muat 200 KK, Ya kita tentukan disitu dulu. Sisanya mencari lagi. Jadi memang bakal bertahap. Berapa KK dulu yang bisa. Sebab kalau harus menunggu satu titik untuk 4.000 itu, ya makan waktu lama lah. Ini tugas kita, cek mana yang aman,” tutur Ipah.

Selain itu, selesainya masa tanggap bencana juga membuat semua proses harus melalui pengadaan barang, sehingga jadi pertimbangan tertentu.

Bisa tidak ketika masa pemulihan, ada perceparan proses lelang atau malah melalui penunjukan langsung.

“Kan kalau lelang normal itu paling cepat prosesnya dua bulan. Nah ini sedang dikaji dan dikoordinasikan seperti apa skemanya,” paparnya.

Ia menambahkan, kajian penentuan lokasi dan bangunan huntap juga berpengaruh terhadap anggaran yang nantinya akan dikucurkan.

“Kalau anggaran belum, karena kita masih menunggu berapa lahan uang siap, dari situ berapa jumlahnya. Perlahan berapa, terus fasum jalan-jalan lingkungan jadi berapa yang bisa dibangun, baru kita bertahap,” tukasnya.

Korban Dapat Uang Jatah Hidup

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Dede Armansyah menuturkan, saat ini tengah masa transisi darurat dan proses membangun hunian sementara (huntara) sambil menunggu rampungnya huntap.

Selain infrastruktur, kata dia, Pemkab Bogor melalui Dinas Sosial sudah menganggarkan jatah hidup (jadup) sebesar Rp10 ribu per jiwa per hari selama tahap pertama atau tiga bulan. Anggaran itu diperoleh dari bantuan Kementrian Sosial.

“Sambil menunggu bantuan huntap, selain ada paket kebutuhan 2.500 paket yang akan kita kirim, ada juga jadup itu. Itu kita lakukan di masa transisi pemulihan ini,” tutup Dede. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *