Pemkot Siap Keluarkan IMB Revitalisasi Terminal Baranangsiang

by -
REVITALISASI: Warga menunggu bus di Terminal Baranangsiang. Pemkot Bogor pun siap mengeluarkan IMB Revitalisasi Terminal.

METROPOLITAN – Sekelumit persoalan revitalisasi Terminal Baranangsiang yang sudah terkatung-katung semenjak 7 tahun silam, akhirnya menemukan titik terang.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim, menerangkan, berdasarkan hasil pertemuan yang ia lakukan bersama dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) anyar, Polana B. Pramesti. Pembangunan revitalisasi terminal tipe A ini akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sebab, berdasarkan hasil Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Agung (Kejagung), pihak kontraktor PT. PGI mendapatkan jatah untuk mengelola Terminal Baranangsiang selama 30 tahun. Untuk memulai pembangunan, pihak kontraktor masih menunggu pembaruan IMB.

“Mereka sedang masuk tahapan konsultasi administrasi dan revisi desain untuk diajukan pembaruan IMB. Kami siap mendorong pembangunan revitalisasi Baranangsiang,” kata Dedie kepada Metropolitan, kemarin (4/2).

Baca Juga  Duh, Pakar UI Prediksi Puncak Covid-19 di Bogor Baru Agustus 2021

Selain itu, ia menerangkan, dalam rencana pembangunan revitalisasi Terminal Baranangsiang, akan ada revisi DED terkait pengintegrasian Trem, TOD dan LRT.

Sebab, kajian untuk lanjutan pembangunan yang dikerjakan oleh BPTJ sudah rampung dan saat ini tengah diajukan ke Kementerian Perhubungan.

“LRT dan Trem tidak ada didalam area Terminal, tapi di sisi utara Toll Jagorawi dan dihubungkan dengan Sky bridge,” ujar Dedie.

Terpisah, Kepala Humas BPTJ, Budi Raharjo, menjelaskan, pengintegrasian yang direncanakan oleh BPTJ merupakan sebuah cara untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek.

Sejak berdiri pada 2016, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  memiliki kewenangan koordinatif dan telah melakukan berbagai langkah terobosan bersama pemerintah daerah se-Jabodetabek dan stakeholder lainnya untuk mengurai kemacetan.

Baca Juga  Tetap Waspada! Kasus Covid-19 di Perumahan Bogor Belum Turun, Warga Positif Bertambah 12 Orang

Namun demikian, terjadi peningkatan pergerakan manusia yang luar biasa di wilayah Jabodetabek sehingga langkah-langkah terobosan yang dilakukan terasa masih belum memadai untuk memecahkan problem kemacetan secara keseluruhan.

Pergerakan manusia di Jabodetabek pada tahun 2015 baru tercatat 47,5 juta pergerakan/hari, namun pada tahun 2018 sudah meningkat drastis menjadi lebih kurang 88 juta pergerakan/hari.

“Langkah-langkah yang akan dilakukan semua telah diamanatkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sampai dengan tahun 2029. Langkah-langkah yang dilakukan dapat bersifat push policy yaitu menekan penggunaan kendaraan pribadi baik dengan kebijakan yang bersifat pembatasan penggunaan maupun pembatasan kepemilikan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah meningkatkan langkah-langkah yang bersifat full policy seperti meningkatkan ketersediaan angkutan umum massal baik berbasis jalan maupun rel serta meningkatkan aspek integrasinya baik dari sisi fisik maupun sistem.

Baca Juga  Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat

“Diharapkan dengan langkah-langkah ini akan semakin memudahkan masyarakat menggakses angkutan umum massal di seluruh wilayah Jabodetabek,” bebernya.

Mengingat salah satu Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang harus dapat dicapai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) adalah pergerakan orang dengan angkutan umum harus mencapai 60% dari total pergerakan orang.

“Penggunaan angkutan umum massal baik berbasis rel ataupun jalan juga perlu diikuti dengan aktifitas berjalan kaki baik first mile maupun last mile (non-motorized transportation) yang pada hakekatnya merupakan salah satu perwujudan konkret dari transportasi massal yang berkelanjutan (ramah lingkungan),” pungkasnya. (dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *