Rekomendasi Daerah Harus Jadi Dasar

by -

METROPOLITAN – Menata transportasi di Kabupaten Bogor bukanlah hal mudah.

Mengingat posisi Kabupaten Bogor yang berperan sebagai penyangga ibukota DKI Jakarta, perlu melakukan koordinasi transportasi antar daerah penyangga dan ibukota.

Diantaranya Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2020-2024 yang digagas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan masih digodok bersama.

Hal itu pun mendapat perhatian dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Ade Yana Mulyana, yang mengatakan bahwa selama ini tak jarang banyak kebijakan pusat yang ‘nabrak’ atau tumpang tindih dengan kebijakan yang ada di Bumi Tegar Beriman.

Padahal, ketika ada dampak yang ditimbulkan akibat dari itu, Kabupaten Bogor-lah yang kena imbasnya sebagai lokasi eksisting dari kebijakan.

“Memang RITJ itu sedang dibahas dengan BPTJ dan daerah lain. Persoalannya sebetulnya yang harus dibenahi itu kadang ada program dari pusat, tapi nggak nyambung dengan kita. Akhirnya dilapangan jadi masalah,” katanya kepada Metropolitan, beberapa waktu lalu.

Baca Juga  Bima: PDJT nggak Mungkin Dibubarkan

Ia pun mencontohkan, ada surat izin yang dikeluarkan pemerintah pusat, terkait operasional bus dari Mal CCM ke arah Jakarta, namun tidak melalui rekomendasi dari daerah.

Alhasil, ketika ada kemacetan, justru masyarakat Kabupaten Bogor-lah yang kena getahnya.

“Itu nggak ada rekomendasi dari kita. Itu contoh kecil ya. Makanya saya bilang, dalam berbagai kebijakan dari pemerintah pusat atau BPTJ, paling tidak harus ada rekomendasi dari kita, rekomendasi dari Dishub Kabupaten Bogor jadi dasar, ada kajian di lapangan seperti apa. Jangan sampai ketika ada masalah, ya kita yang kena di lapangan,” tukasnya.

Pemerintah daerah di lingkup BPTJ harus menyelesaikan Rencana Aksi 2020-2024 serta ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah, paling lambat April 2020 atau setelah selesai dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Baca Juga  BMPS Jabar Dorong Sertifikasi Kepala Sekolah

Kepala BPTJ Polana B Pramesti mengatakan, penyusunan Rencana Aksi 2020-2024 diperlukan untuk menyelaraskan rencana program dan pembangunan yang akan dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupaun pemerintah kota/kabupaten.

Menurutnya, penyusunan Rencana Aksi merupakan tindak lanjut Perarturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang RITJ.

Menyusun Rencana Aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan RITJ yang setidaknya memuat waktu pelaksanaan, pendanaan dan mekanisme penyelenggaraan.

“Juga disepakati koordinasi antara BPTJ dan pemda untuk kegiatan yang dibiayai APBD namun dilakukan pada aset pusat, kegiatan yang dibiayai APBN (BPTJ) namun dilakukan pada aset Pemerintah Daerah, kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dibantu APBN (BPTJ) namun tersedia dalam Dana Alokasi Khusus (DAK),” katanya.

Ia menambahkan, apabila akan dikerjakan oleh BPTJ maka status lahan dan bangunan terminal harus diserahterimakan menjadi aset BPTJ.

Baca Juga  Catatan Penting Pembangunan Tol BORR Seksi IIIA

Selain itu diperlukan surat dari pemda yang menyatakan bahwa lahan clear and clean.

Sementara untuk kegiatan yang diusulkan kepada BPTJ, pemda juga diminta untuk melengkapi data dukung seperti Term of Reference (TOR), Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Namun, Polana juga menyinggung soal kesulitan pendanaan, sehingga BPTJ juga mendorong pemda untuk mengarah pada skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Sejalan dengan upaya BPTJ menarik investor.

RITJ juga membuka kemungkinan dukungan antar pemda dalam skema pendanaan.

Berupa bantuan, subsidi atau hibah untuk memenuhi kebutuhan dan perencanaan, pembangunan, pengembangan serta operasional transportasi, yang dituangkan dalam nota kesepahaman antar masing-masing pemda.

“Contohnya DED Park and Ride Cikarang yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutupnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published.