Menakar Keberpihakan Ramah Anak dalam Konsep Pancakarsa

by -

METROPOLITAN.id – Yayasan Visi Nusantara Maju melalui Pusat Kajian Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKG-P3A) menggelar diskusi panel di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Minggu (15/3).

Diskusi kali ini mengangkat tema ‘Bogor Ramah Anak dalam Konsep Pancakarsa’. PKG-P3A bersama para nara sumber mengajak peserta diskusi membedah program pamungkas Bupati Bogor yakni Pancakarsa dalam hal keberpihakan terhadap kabupaten layak anak.

Diskusi dibuka dengan prakata dari Direktur PKG-P3A, Imam Sunandar. Ia ingin diskusi ini menjadi semacam pengingat untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor baik eksekutif maupun legislatif bahwa penting menjalankan program dan langkah-langkah serius berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan.

Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, mencoba lebih dalam lagi menelisik persoalan anak di Bumi Tegar Beriman. Menurutnya, semua permasalahan anak dengan segala kompleksitasnya akan menjadi permasalahan yang berlarut dan terasa dampaknya secara langsung terhadap anak itu sendiri.

Beberapa permasalahan anak yang masih terjadi di Kabupatwn Bogor di antaranya kekerasan terhadap anak, bullying dan trafficking. Bahkan, permasalahan kawin kontrak yang melibatkan anak di bawah umur juga masih ditemukan.

Struktur yang dibuat pemerintah sudah sangatlah lengkap. Ada Bupati Bogor selaku eksekutif dengan program Pancakarsanya yang telah diimplementasikan dalam program-program dinas dan lembaga
yang ada di Kabupaten Bogor. Ada juga legislatif dengan Komisi IV yang kebijakannya membawahi permasalahan anak.

Baca Juga  DPW PAN Sebut Cara Sosialisasi Abdurahim Fabanyo Ilegal

Namun sayangnya, Yusfitriadi melihat belum ada konsep dari Bupati Bogor melalui Pancakarsanya yang mampu menanggulangi semua permasalahan anak. Atau jangan-jangan, dinas terkait yang tak mampu mengimplementasikan konsep Pancakarsa dalam programnya sehingga semakin menunjukkan inkonsistensi terhadap visi misi Bupati itu sendiri.

“Kekecewaan kami juga karena tidak adanya perwakilan pemda, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam diskusi ini. Padahal kami telah mengundang dan berkirim surat secara resmi, namun sampai acara selesai tidak ada konfirmasi kehadiran. Yayasan Visi Nusantara sangat terbuka sekali untuk sinergi dengan stakeholders yang mau untuk bersama sama melakukan gerakan kolektif untuk kemaslahatan umat,” ungkap Yusfitriadi.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Sutisna. Ia mengawali pernyataannya dengan rasa kekecewaan yang besar akan ketidakhadiran dinas terkait pada saat diskusi. Sebab, semua ingin mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang sudah dan akan diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan anak.

“Saya melihat ketidakseriusan dinas terkait untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Bisa dilihat juga dari besarnya anggaran Silpa yang seharusnya bisa diminimalisasi apabila program-program bupati berdasarkan perencanaan yang baik. Jangan sampai dinas-dinas terkait tidak dapat mengimplementasikan programnya karena dipimpin oleh kepala dinas yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya,” kesalnya.

Baca Juga  Sekarang Bilang Menyesal, 'Raja' Toto: Keraton Agung Sejagat Fiktif!

Sementara itu, Farida Laela dari Aliansi Peduli Perempuan Indonesia (Alinea) menyebut program Pancakarsa hingga saat ini belum mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan anak secara komprehensif.

Adanya program Karsa Bogor Cerdas dengan sasaran utama perbaikan sarana dan prasarana sekolah, perbaikan dan peningkatan kesejahteraan guru serta pengadaan buku dan LKS gratis bagi siswa sekolah ternyata masih belum dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Sehingga ini membuat program Pancakarsa menjadi sesuatu yang absurd karena hanya berupa jargon dan tanpa ada implementasi di lapangan,” ujar Farida.

Aktivis Maju Anak Nusantara, Firman Munandar menjelaskan bahwa konsep perlindungan ramah anak lahir karena UU No 35 tahun 2014. Realitas yang ada antara program Pancakarsa dengan konsep ramah anak di dunia pendidikan masih belum terasa, terutama bagaimana upaya pemerintah membangun sarana prasarana sekolah yang masih terdapat
dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.

Selain itu, izin operasional juga menjadi terdampak pada hak anak. Hak belajar anak tidak dilindungi karena sekolah tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang lengkap. Kasus tawuran juga masih luput dari perhatian pemerintah, tidak ada upaya pencegahan yang preventif.

Baca Juga  Warga Mendukung Kalyani Adalah Bagian Sinopsis Dalam Anandhi 29

“Keberadaan Satgas Pelajar juga tidak maximal kerena faktor anggaran yang tidak maksimal untuk kegiatan tersebut,” ungkap Firman.

Perspektif berbeda disampaikan Fadyla El Arsya. Jurnalis dari Harian Metropolitan ini mencoba menggambarkan bagaimana seharusnya media mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Selama ini, proporsi pemberitaan media tentang perempuan dan anakbselalu coba ditempatkan secara berimbang.

“Di luar itu, Pemkab Bogor diharapkan harus lebih kreatif dalam mengampanyekan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai sarana edukasi terhadap semua elemen masyarakat,” harap perempuan yang akrab disapa Ella.

Diskusi berlangsung sangat dinamis dan aktif. Peserta yang berasal dari lintas organisasi dan profesi turut serta sumbang saran untuk menyelesaikan persoalan anak.

Ada beberapa masukan dari peserta diskusi. Di antaranya ada yang menyampaikan program Bupati yang tertuang dalam Pancakarsa masih semata-mata slogan saja, karena belum terealisasi secara seutuhnya. Bahkan masih terasa hanya sebatas janji saat kampanye unruk menarik perhatian masyarakat.

Seharusnya, Bupati Bogor lebih serius dalam hal ini agar program Pancakarsa dapat diimplementasikan secara maksimal oleh dinas-dinas yang berada di bawah kepemimpinan bupati. Sehingga layak dibanggakan penghargaan yang diterima pada Oktober 2019 untuk program Pancakarsa yang dianggap menjadi program terinovatif dalam penghargaan Innovative Government Award (IGA). (*/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *