Pemkab Bogor Dinilai Anggap Enteng Corona, Kesehatan Warga Dipertaruhkan

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dipandang masih menganggap enteng penyebaran virus corona. Hal ini bisa dilihat dari ketidaktegasan Pemkab dalam mengatasi penyebaran virus yang terus memakan korban ini.

Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi mengatakan, ada beberapa indikasi Pemkab Bogor masih menganggap enteng pandemi corona.

Pertama, kebijakan semi lockdown atau istilah lainnya yang tidak jelas. Pemda tidak tegas dalam mengantisipasi penyebaran corona. Hal itu dibuktikan belum adanya lockdown terhadap objek-objek wisata, tempat hiburan, hotel dan pusat-pusat perbelanjaan, termasuk usulan kebijakan operasional kereta api.

Kedua, manajemen pengelolaan wabah. Sampai saat ini, belum terlihat pemda menyediakan masker dan cairan antiseptik corona. Penyemprotan disinfektan berbagai fasilitas tempat beraktifitas masyarakat, gedung pemerintah, tempat-tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya belum nampak.

“Padahal kondisi pandemi ini saya melihat semakin tak terkendali penyebarannya,” tegas Yusfitriadi, Rabu (18/3) malam.

Baca Juga  Pemkab Bogor Dikirimi Peti Mati, Ini Kata Bupati

Ketiga, ia melihat rumah sakit yang ada di Bogor, seperti RSUD, masih seperti biasa-biasa saja. Bahkan dalam penerimaan pasien, paramedis mengurusi pasien tidak dilengkapi dengan pakaian pelindung yang memadai sebagai bentuk antisipasi.

“Kita sama-sama paham bahwa paramedislah yang setiap saat berpotensi tertular, karena mereka yang bersentuhan langsung secara intensif dengan pasien-pasien, baik yang terdapat gejala maupun yang sudah terkena corona,” ungkapnya.

Ketidakseriusan pemerintah makin kentara dari data yang tak pernah jelas. Padahal, masyarakat sangat butuh keterbukaan dari pemerintah terkait data dan wilayah yang sudah tersebar corona.

Hal ini penting bagi masyarakat untuk mengantisipasi dengan siapa beraktifitas dan kemana akan beraktifitas.

“Jangan lupa bahwa Bogor merupakan daerah yang berdampingan persis dengan Jakarta yang saat ini jumlah yang terkena virus corona paling banyak di Indonesia,” ujar Yusfitriadi.

Baca Juga  Ekonomi Paceklik, Pemkab Bogor Defisit Rp1,43 Triliun

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan pengecekan kesehatan minimal di lingkungan pegawai Pemkab Bogor. Pengecekan harus dilakukan secara mendalam, bukan hanya cek suhu tubuh, untuk memastikan ada atau tidaknya pegawai yang terjangkit corona.

Tak hanya itu, masyarakat juga harus memiliki akses yang mudah untuk mengecek kesehatannya demi memastikan bebas dari corona.

“Justru itu, pegawai di pemda harus memberikan contoh kepada masyarakat dengan sterilisasi pegawainya dari penyebaran virus corona. Termasuk memastikan semua tempat, alat dan media yang digunakan aman dari virus apapun,” terangnya.

Untuk itu, dirinya berharap Pemkab Bogor lebih serius menangani wabah corona ini secara kongkrit. Sehingga, masyarakat diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengantisipasi penyebaran virus tersebut.

Baca Juga  Warga Bogor Utara Bakal Geruduk Kantor Bupati

“Pemda harus serius. Saya menduga jika pendataan dan screeningny saja nggak jelas dan akurat, sangat mungkin ada yang sudah mempunyai potensi bahkan bukan tidak mungkin sudah terjangkit corona. Makanya screening di semua elemen masyarakat penting dan harus terbuka datanya,” tandas Yusfitriadi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor tak gagap mendeteksi virus corona.

Politisi Partai Gerindra ino khawatir kasus corona di Kabupaten Bogor seperti bom waktu. Tiba-tiba mewabah karena lemahnya sistem pendeteksian dini dari beberapa orang yang dicurigai terinfeksi corona.

“Ini nggak bisa dianggap enteng. Ridwan Kamil habis tes corona dengan 200 anggotanya yang sehat, tanpa disangka dua orang positif corona, padahal sehat. Nah ini Kabupaten Bogor bagaimana?,” kata Rudy. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *