Pengin Muluskan Proyek, Tahunya Malah Diringkus

by -

METROPOLITAN – Usai diperiksa selama dua hari berturut-turut penyidik dari Polres Bogor akhirnya menetapkan status tersangka kepada Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP).

Adalah Iryanto yang diduga kuat menerima fulus (uang,red) dari pengusaha untuk melancarkan izin untuk mendirikan vila di kawasan puncak Cisarua dan Rumah Sakit di Kecamatan Cibungbulang.

Pria berbadan tambun ini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantornya saat jam kerja pada Selasa (3/3) lalu. Tak hanya Iryanto yang ditetapkan menjadi tersangka, salah seorang stafnya Faisal pun ikut ditetapkan setelah terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha untuk memuluskan perizinan bangunan.

“Sudah tersangka, kita kenakan UU pidana korupsi menerima uang untuk memuluskan perizinan. Kita amankan Rp120 juta,” kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy kepada pewarta, kemarin.

Ia mengakui saat ini penyidik masih mengembangkan perkara, termasuk kaitan adanya keterlibatan pihak lain, penggunaan uang gratifikasi hingga pidana yang disangkakan. Apalagi, perkara korupsi biasanya dilakukan bersama-sama dan ada kemungkinan ‘setor’ kepada pejabat yang lebih tinggi.

“Sampai saat ini belum. Cuma mereka, nanti kemungkinan ada dari pemberinya. Sampai saat ini, cuma mereka saja, belum ada indikasi setor ke atas. Ini masih proses lah,” tukas mantan Kapolres Cirebon itu.

Baca Juga  Ini Kronologi Penangkapan Penimbun Masker dan Hand Sanitizer di Bogor

Untuk sementara, kata Roland, kedua tersangka ada di Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sementara dijerat UU tipikor pasa 12 dengan hukuman 5 tahun penjara.

Sebab, kasus gratifikasi tentu ada pemberi dan penerima. Untuk pengusaha yang memberi, ia mengklaim masih melalukan penyedilikan sebelum dipastikan ada penangkapan

“Nanti ada juga pasal untuk pemberi, kan ini ada penerima dan pemberi. Kena pasal juga. Tersangka jadi tiga? Ya kita lihat penyidikan kedepan lah,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan tetap ingin mengedepankan asas praduga tak bersalah, mengingat status anak buahnya di Pemkab Bogor itu baru tersangka dan belum ada pembuktian secara inkrah di pengadilan.

“Kita utamakan itu dulu ya, kan masih harus menunggu pembuktian di pengadilan dulu,” ucapnya.

Hal itu, kata dia, erat juga hubungannya dengan status Iryanto sebagai pimpinan dinas beserta stafnya di Pemkab Bogor. Buatnya, terlalu jauh untuk menjudge status PNS-nya beserta kursi kosong yang ditinggalkan.

Pihaknya akan membaca aturan terlebih dahulu, apakah dengan status tersangkanya ini, kedua PNS itu masih punya hak untuk menjabat.

Baca Juga  Polres Bogor Ungkap Peredaran Biang Tembakau Sintetis Asal China

“Kita lihat aturannya dulu. Kan ini masih tersangka, masih jauh ke oembuktian pengadilan. Apa boleh, misalnya, tetap menjabat sebelum ada putusan pengadilan. Intinya kita sih sesuai aturan saja,” tukasnya.

Ia menambahkan, kasus ini menjadi pembelajaran kepada para PNS dan masyarakat, bahwa sudah tidak zaman dalam memberikan gratifikasi jika ingin meloloskan atau memudahkan perizinan.

Selain itu ia juga memastikan ada bantuan hukum sebagai hak mereka jadi PNS. Meskipun ia tidak menampik mungkin saja yang bersangkutan punya kuasa hukum pribadi.

“Yang jelas nggak zaman lah, sekarang eranya transparansi, semua orang hingga aparat bisa lihat. Artinya pengusaha juga jangan ngasih peluang atau iming-iming tertentu, PNS-nya juga jangan membuka peluang apalagi minta ya,” tegas Iwan.

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor Budi Lukman Nulhakim menuturkan jika melihat aturan tentang PNS, memang ada yang menyebutkan soal pemberhentian tidak hormat kepada PNS yang tersangkut kasus hukum.

Dengan syarat, sudah melalui putusan inkrah dari pengadilan. Artinya, ketika belum ada putusan dari pengadilan, yang bersangkutan masih melekat terhadap hak dan kewajibannya sebagai PNS.

Baca Juga  Ciri-ciri Mayat yang Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan Pajajaran Bogor Tadi Pagi

“Kalau sudah inkrah dan terbukti korupsi, baru di berhentikan. Kalau masih belum inkrah mah secara aturan belum berhenti,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Benny Cahyadi, mengatakan telah mengamankan enam orang saat melakukan OTT di kantor DPKPP Kabupaten Bogor, pada Selasa (3/3). Menurut Benny enam orang tersebut adalah tiga Aparat Sipil Negara atau ASN dan tiga lainnya swasta.

“Kami amankan terpisah, berikut dengan dokumen dan barang bukti lainnya,” ucap Benny.

Benny mengatakan setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pemeriksaan pada enam orang terperiksa tersebut, empat orang diantaranya sudah dipulangkan malam itu juga.

Empat orang tersebut, ialah tiga swasta dan satu ASN. Lalu untuk dua ASN lainnya masih terus diperiksa lebih lanjut, diantaranya Sekretaris DPKPP Iryanto dan Faisal. Benny menyebut barang bukti yang disita adalah sejumlah dokumen dan uang tunai senilai Rp 120 juta di dalam amplop coklat kekuningan.

“Hingga hari ini penyidik masih melakukan pemeriksaan estafet dan terpisah,” pungkasnya. (ryn/c/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published.