RK: Alokasi Dana Desa Belum Adil

by -
ILUSTRASI: Warga kompak menunjukkan spanduk dana desa untuk perawatan jalan di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor

METROPOLITAN – Sebagai salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk terbanyak di Indonesia, nyatanya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat disebut tidak sesuai lantaran jumlahnya tidak jauh beda dengan provinsi yang lebih banyak desa, namun kepadatan penduduknya kecil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta pemerintah pusat ‘adil’ dalam alokasi dana desa, dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kepadatan penduduk.

Mantan wali kota Bandung itu menyebut, dengan jumlah desa yang lebih sedikit dibandingkan provinsi lain, kepadatan penduduk pun lebih tinggi. Sehingga harusnya Jawa Barat mendapat alokasi lebih besar dibanding daerah lain terkait dana desa.

“Data dari BPS, angka kemiskinan kita sudah enam koma, dari tujuh koma. Jumlah desa sangat tertinggal yang naik jadi desa tertinggal pun tinggi. Padahal jumlah desa kita lebih sedikit, terbatas. Dengan wilayah yang luas. Nggak aneh, akhirnya anggaran itu cuma habis untuk infrastruktur yang terkesan nggak beres-beres,” katanya saat ditemui pewarta dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 di Sentul International Convention Center (SICC), kemarin.

Baca Juga  Kades se-Ciampea Desak Perpres Dana Desa Direvisi

Diketahui, dana desa yang sudah disalurkan untuk Provinsi Jawa Barat sejak 2019 dan 2020 dikisaran Rp5,94 triliun. Sedangkan alokasi untuk Kabupaten Bogor pada 2020 sekitar Rp17,4 miliar untuk 40 desa terlebih dahulu.

“Jumlah desa di kita itu 5.312. Sementara jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa. Angka ini berbeda jauh dengan provinsi tetangga Jawa Tengah, dengan jumlah desa mencapai 8 ribuan, padahal penduduknya ‘cuma’ 34 juta jiwa,” kata RK, sapaan karibnya.

Alhasil, disaat Jabar masih berkutat di persoalan infrastruktur dari alokasi dana desa yang ada, provinsi lain sudah mulai memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ia pun meminta kementrian untuk mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk, jadi dasar untuk menambah jumlah alokasi dana desa.

Baca Juga  Kang Emil Masuk 3 Besar Capres, Ketokohannya Sudah di Level Nasional

“Itu dasar kamisupaya ditambah jumlahnya. Untuk bisa setara dengan daerah lain, walaupun dana terbatas, IPM kita, daya beli, toh mulai naik. Upaya kita untuk 44 desa tertinggal di Kabupaten Bogor sama lah. Saya kira harus bisa kebut di sisa waktu saya bekerja,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku bersyukur bahwa Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor menjadi wilayah pertama yang 40 desa-nya mendapatkan dana desa se-indonesia.

“Ini baru kita, seluruh Indonesia baru Jabar,” katanya.

Demi percepatan, ia mengaku sudah mengupayakan sesuai petunjuk dari Kemendagri bahwa semua harus dipercepat.

Agar pembangunan juga berjalan sempurna. Ia pun mewanti-wanti ‘bawahannya’ agar mempergunakan dana desa dengab sebaik-baiknya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca Juga  Komisi C Pelototi Pembangunan Pedestrian KRB Tahap II

“Bagaimana penganggaran harus tepat, pelaporan juga harus tepat, daripada nantinya jadi masalah,” tutur AY, sapaan karibnya.

Ia juga ingin agar dana yang ada dimaksimalkan untuk penanganan pasca-bencana, di tiga kecamatan, selain juga alternatif untuk desa yang masih tertinggal. Dia berharap, ada kepastian alokasi afirmatif atau tidak untuk wilayah terdampak bencana.

“Saya akan tanya khusus soal itu. Yang jelas, pemanfaatan dana desa ini harus tepat anggaran dan pelaporannya. Supaya nggak ada masalah di kemudian hari,” tuntasnya. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *