METROPOLITAN – Merebaknya virus corona atau Covid-19 tidak hanya membuat masyarakat panik ketakutan. Ekonomi masyarakat pun ikut terganggu, khusunya masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berinisiatif memberikan bantuan tunai dan barang pada warga miskin baru yang terdampak merebaknya virus corona.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku akan mengalokasi anggaran bantuan Rp5 triliun untuk 1 juta warga miskin di Jabar. Anggaran baru tersebut diambil dari beragam penghematan dan persegeran sejumlah anggaran di APBD 2020. “Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat,” katanya dalam podcast Humas Jabar, Kamis (27/3).
Angka Rp5 triliun jika dibagi untuk 1 juta warga miskin baru, jatuhnya hanya Rp500 ribu dalam bentuk sepertiga tunai dan sisanya sembako. Karena itu, pihaknya juga memerintahkan agar kepala daerah di Jabar menambah besaran bantuan tersebut. “Di atas Rp500 ribu itu 27 kabupaten/kota itu harus bisa memberikan tambahan, sesuai dengan kemampuan, harusnya yang diterima warga bisa lebih dari Rp500 ribu,” tuturnya.
Proses distribusi bantuan tersebut, menurutnya, akan dirapatkan dalam dua tiga hari ke depan. Rencananya bantuan tersebut akan diberikan per Kepala Keluarga (KK). “Hari ini baru kesepakatan bersama DPRD dari sisi anggaran, satu hari akan mencari dimana angka triliun itu, dan teknisnya jadi diharapkan mulai minggu depan sudah bisa disalurkan,” paparnya.
Tak hanya Pemprov Jabar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun ikut menggeser pos anggaran. Rp7,9 miliar disiapkan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Penganggaran tersebut dilakukan, pasca ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) Kota Bogor, atas mewabahnya Covid-19 di Kota Bogor.
Badan Anggaran DPRD Kota Bogor Lusiana Nurissiyadah mengatakan, awalnya Pemkot Bogor menyiapkan Rp1 miliar, sejak ditetapkannya status Siaga 1 Kota Bogor atas wabah ini. Anggaran tersebut ditambah menyusul status KLB wabah corona lantaran Wali Kota Bogor Bimka Arya dinyatakan positif.
Perubahan anggaran Rp7,9 miliar yang semula sebesar Rp1 miliar tersebut, diambil dari pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). ”Meski penambahannya tidak melalui rapat dan ketuk palu, hanya melalui media sosial tidak apa. Sebab, saat itu memang kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk kita bertemu dan menggelar rapat. Tetapi tetap penggunaannya akan kami awasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjelaskan, penggunaan anggaran BTT sebagai dana penanganan Covid-19 merupakan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Bogor pada Jumat, 20 Maret, silam.
Pihaknya meminta Pemkot Bogor menghitung segala kebutuhan untuk kemudian dianggarkan dana wabah Covid-19 itu. Meski begitu, Atang meminta pemkot berpedoman pada regulasi yang ada.
”Kami sudah menugaskan Pemkot Bogor agar menghitung dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk penanganan Covid-19 ini. Tapi tetap harus berpedoman pada regulasi yang ada, jangan sampai berbenturan dengan aturan,” tegasnya.
Alokasian dana penanganan Covid-19 dinilai sudah memenuhi syarat. Mengingat Kota Bogor saat itu sudah berstatus KLB Covid-19. Anggaran sebesar Rp7,9 miliar tersebut nantinya akan digunakan untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
”Setelah kami kaji semuanya, alhamdulillah pengalokasian sudah sesuai regulasi. Jadi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk RSUD Kota Bogor sebesar Rp1,9 miliar. Sisanya untuk Dinas Kesehatan Kota Bogor,” ungkapnya.
Atang menambahkan, tak menutup kemungkinan anggaran penanggulangan Covid-19 akan bertambah, mengingat setiap harinya jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) terus bertambah. ”Kalau tidak salah ada penambahan jadi Rp9 miliar. Tapi saya lupa rinciannya,” tutupnya.
Tak mau kalah dengan tetangganya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga menyiapkan dana sebesar Rp80 miliar untuk penanggulangan pandemi virus corona. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, dana itu disiapkan pada APBD 2020 dari pergeseran di dinas-dinas. ”Kesiapan anggaran Rp80 miliar untuk penanganan virus corona ini dari sumber pergeseran anggaran dinas,” kata Ade Yasin.
Dalam pelaksanaannya, dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama dicairkan Rp20 miliar untuk kebutuhan yang mendesak, di antaranya pengadaan APD, masker dan hand sanitizer. ”Mudah-mudahan hari ini (APD, red) didistribusikan dari pusat jadi langsung kita bagikan. Tapi kita juga lakukan kesiapan penganggaran untuk APD tersebut. Kebutuhan sisanya bertahap,”ujarnya.
Pencairan sana tersebut, tambah Ade, akan dilakukan paling lambat pekan depan agar segera memenuhi kebutuhan penanganan virus corona. ”Insya Allah seminggu depan juga sudah bisa cair,” tutupnya. (ogi/c/dtk/mam/run)
