Tim Saber Pungli Garap Dugaan Pungli Relokasi PKL Lawang Seketeng Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Perjuangan Pedagang kaki lima (PKL) Lawang Seketeng dan Jalan Pedati, Kota Bogor untuk menangguhkan relokasi hingga selesai Lebaran membuahkan hasil.

Meski demikian, mencuat isu jika ada pungutan liar (pungli) untuk memperlancar penundaan relokasi tersebut oleh oknum anggota DPRD Kota Bogor.

Untuk mengetahui kebenaran dugaan pungli tersebut, Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bogor mengambil inisiatif untuk menyelidiki dugaan tersebut.

“Saat ini sedang proses penyelidikan,” kata Wakapolresta Bogor Kota, AKBP M Arsal Sahban, Selasa (31/3).

Saat ini, ia mengaku tim sedang mencari siapa korban dan pelaku dari dugaan pungli.

“Sejauh ini belum ada korban atau pelaku yang mau menyampaikan informasi tersebut,” sambungnya.

Baca Juga  Dukung Pelaku Usaha Bogor, Perumda Tirta Pakuan Berikan Diskon Pemasangan Baru buat UMKM

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor juga sedang mencari kebenaran dugaan yang mencoreng muka legislatif Kota Bogor itu. Terutama, yang ikut aktif dalam mendukung pergerakan penundaan PKL Lawang Seketeng dan Jalan Pedati.

Ketua BK DPRD Kota Bogor, Dody Hikmawan mengaku belum mendapatkan titik terang siapa anggota dewan yang diduga melakukan pungli terhadap para PKL.

“Kami masih menunggu adanya laporan aduan. Karena dasarnya baru berita media saja. Siapa oknum DPRD yg dimaksud belum kami ketahui,” kata Dody.

Ia pun menyayangkan sikap tidak kooperatif dari berbagai pihak yang terlibat dalam penundaan relokasi PKL. Padahal BK DPRD Kota Bogor sudah melayangkan surat untuk memintai keterangan yang sebenar-benarnya atas adanya dugaan pungli.

Baca Juga  Novel Baswedan Kritik Polri Soal Ustad Maheer At-Thuwalibi: Orang Sakit Kenapa Dipaksakan Ditahan?

Menurutnya, munculnya dugaan tersebut membuat para anggota DPRD tidak bisa bekerja secara leluasa. Sebab, rasa kecurigaan terhadap sesama anggota DPRD masih mencuat.

“Kalo memang terbukti yang diberitakan tentu kepada oknum itu bisa diberikan sanksi sesuai kode etik DPRD. Tapi kalo berita ini tidak benar, tentunya kami juga minta media yang memberitakan untuk bertanggung jawab. Karena lembaga DPRD secara keseluruhan harus mendapatkan berita yang lurus atas pemberitaan sebelumnya,” pungkasnya. (dil/b/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.