TPU Kayumanis Jadi Pusat Pusara Jenazah Corona

Meski Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kayumanis telah ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai lokasi pemakaman bagi pasien Covid-19 atau virus corona, masyarakat yang tinggal di sekitar TPU tersebut masih dibuat geger. Terlebih sudah ada lima orang yang meninggal dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan satu orang meninggal dengan status positif di Kota Bogor.

NAMUN, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim enggan menjelaskan secara gamblang persoalan TPU Kayumanis yang telah dijadikan lokasi pemakaman korban Covid-19. Sembari mencari lokasi pe­makaman lain, Dedie men­gatakan, untuk sementara korban yang meninggal akibat virus corona itu dimakamkan di TPU Kayumanis yang sudah ditunjuk Pemkot Bogor. ”Me­mang kami arahkan untuk penanganan Covid-19 dan sejenisnya. Tapi, ke depan, kita akan coba carikan juga lokasi lainnya,” singkat Dedie.

Senada, Kepala Unit Pelaks­ana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman Kota Bogor Toto Guntoro mengaku tidak mengetahui alasan pasti di­pilihnya TPU Kayumanis se­bagai lokasi penanganan Covid-19. Meski begitu, pi­haknya sudah menyiapkan sekitar 200 meter persegi lahan pemakaman di tempat lain. ”Kalau untuk pemakaman, lokasi dan lain sebagainya, kita sudah siap. Kita siapkan sekitar 200 meter persegi un­tuk berjaga-jaga. Tapi semo­ga saja korbannya tidak ba­nyak,” katanya.

Toto mengaku lahan seluas 200 meter persegi tersebut sedikit terpisah dari pemaka­man umum lainnya, dengan jarak sekitar 50 meter guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat ditim­bulkan nantinya dari pihak keluarga mendiang. ”Seluas 200 meter persegi ini bisa me­muat sekitar 40 liang lahad. Kami siapkan lokasinya agak terpisah dengan makam yang lain. Tapi tidak ada yang kita bedakan pastinya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, ada bebe­rapa protokol penguburan jenazah pasien Covid-19. Lokasi penguburan harus berjarak 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan un­tuk air minum dan berjarak sekitar 500 meter dari permu­kiman warga.

Kemudian, jenazah harus dikubur sedalam 1,5 meter lalu ditutupi tanah setinggi satu meter. Tak hanya itu, je­nazah juga mesti dibungkus plastik, sebagai salah satu upaya pencegahan penyeba­ran virus jika memang jenazah tersebut positif Covid-19.

Kendati demikian, Toto mengaku tidak mengetahui pasti detail mekanisme pe­makaman sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan hingga kini delapan juru gali kubur belum mendapatkan pelatihan khusus soal penanganan je­nazah Covid-19. ”Mungkin nanti langsung dengan tim teknisnya saja. Soal bagaima­nanya, kami juga belum mem­pelajari harusnya bagaimana. Tapi intinya gini, petugas dari kami akan diberikan APD (Alat Pelindung Diri, red) un­tuk pemakaman,” ujarnya.

Sementara itu, menjadi TPU yang ditunjuk Pemkot Bogor sebagai lokasi penanganan Covid-19, membuat masyara­kat Kayumanis resah. Pasalnya, untuk mencapai lokasi pe­makaman mesti melewati perkampungan padat pen­duduk. Hal itu juga yang men­jadi keluhan warga sekitar. ”Kalau soal kisruh tadi, saya hanya mendapatkan instruk­si untuk menyiapkan lahan pemakaman. Kalau soal ini dan itunya, saya kurang hafal. Karena itu yang berwenang dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah, red),” kilahnya.

Begitu juga dengan Camat Tanahsareal Asep Kartiwa. Ia membantah jika warga seki­tar menolak adanya prosesi pemakaman tiga jenazah pada kemarin pagi. Ia juga menyangkal ketiganya meru­pakan jenazah positifCovid-19, seperti yang beredar di tengah masyarakat.

Meski baru terduga, pro­sesi pemakaman itu meng­gunakan ketentuan dan ke­tetapan sesuai penanganan jenazah positif Covid-19. ”Ini baru yang terduga, karena belum ada hasilnya. Cuma karena belum ada hasil, akhir­nya menggunakan prosedur seperti itu untuk menjaga-jaga. Jadi nanti kalaupun ha­silnya positif, akan baik-baik saja karena kita sudah sesuai prosedur pemakamannya,” singkatnya.

Sementara itu, PDP di Kota Bogor kembali meninggal dunia. Total per hari ini, Kamis (26/3) pukul 14:00 WIB, ada tambahan dua PDP yang me­ninggal. Total sudah ada lima PDP di Kota Bogor yang tutup usia. Secara keseluruhan, ada 33 PDP di Kota Bogor. Enam di antaranya selesai penanga­nan, sementara 22 lainnya masih dalam pengawasan rumah sakit. “Lima orang yang meninggal dalam status PDP. Saat ini masih menunggu ha­sil lab swab dari Litbangkes Kementerian Kesehatan (Ke­menkes) RI,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kese­hatan (Dinkes) Kota Bogor Sri Nowo Retno dalam rilis yang diterima Metropolitan.

Sedangkan untuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), jumlahnya mencapai 567 orang. Selesai penanganan 31 orang dan 536 di antaranya masih dalam pemantauan. Sementara untuk kasus posi­tif corona, total ada tujuh orang. Enam di antaranya masih dalam pengawasan rumah sakit dan satu lainnya mening­gal dunia.

Jika dibandingkan data se­hari sebelumnya, Rabu (25/3), jumlah ODP dan PDP di Kota Bogor mengalami lon­jakan. Total per hari Rabu (25/3) pukul 14:00 WIB, ter­catat tiga dari 18 PDP mening­gal dunia. Empat di antaranya selesai pengawasan dan se­belas orang masih dalam pengawasan rumah sakit.

Kemudian kategori ODP, jumlahnya 375 orang. Seba­nyak 32 di antaranya sudah selesai penanganan dan 343 orang masih dalam peman­tauan. Sedangkan untuk yang terkonfirmasi positif corona, total ada tujuh orang. Enam di antaranya dalam penga­wasan rumah sakit dan satu lainnya meninggal.

Di samping itu, untuk mengantisipasi lonjakan kor­ban virus corona di Kabupa­ten Bogor, 44 kamar dengan 168 kasur di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemen­terian Dalam Negeri (Kemen­dagri), Jalan Raya Parung, Kecamatan Kemang, Kabu­paten Bogor, akan dijadikan rumah sakit darurat Covid-19.

Hal itu karena ruang isolasi di empat RSUD dan satu RS Paru Goenawan Partawidigdo, Cisarua, sudah penuh akan pasien terkonfirmasi positif Covid-19, PDP dan ODP. ”Em­pat rumah sakit rujukan Co­vid-19 sudah penuh ruang isolasinya. Sehingga Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Kemendagri akan mengalihfungsikan gedung BPSDM Kemendagri untuk dijadikan rumah sakit darurat Covid-19,” kata Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade Yasinmenyebut seluruh kamar yang ada di gedung BPSDM relatif layak dijadikan rumah sakit darurat. ”Tadi saya sudah berkeliling dan gedung ini sangat layak bila kita fungsikan sebagai rumah sakit darurat atau rumah sing­gah para pasien positif Co­vid-19, PDP dan ODP, karena lokasinya juga jauh dari per­mukiman penduduk,” sam­bungnya.

Terpisah, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setya­budi menjelaskan penggu­naan gedung BPSDM untuk dijadikan rumah sakit darurat merupakan arahan Presiden Joko Widodo kepada Men­dagri Tito Karnavian. ”Sebe­lumnya, memang Presiden Joko Widodo mengarahkan ke Mendagri agar gedung-gedung diklat seperti gedung BPSDM yang ada di Kemang, Kabupaten Bogor, dijadikan rumah sakit darurat untuk menangani wabah virus co­rona. Lalu saya diperintahkan untuk menyiapkan hal terse­but dan berkoordinasi dengan beberapa kepala daerah, salah satunya Bupati Bogor Ade Yasin,” jelas Teguh.

Mengenai kesiapan gedung ini menjadi rumah sakit daru­rat virus corona, BPSDM Ke­mendagri hanya menyiapkan kamar, kasur, listrik dan fasili­tas lainnya yang sudah ada di gedung BPSDM Kemendagri. ”Kalau tenaga kesehatan, alat-alat fasilitas kesehatan, alat pengaman diri, itu tergantung kesiapan Pemkab Bogor. Sebab, BPSDM hanya menyediakan kamar, kasur, listrik dan fasili­tas lainnya yang memang sudah ada saat ini,”tutupnya. (ogi/c/inl/fin/mam/run)