Permintaan Setop KRL Masih Ngegantung

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama empat daerah di Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota DKI Jakarta sudah diberi lampu hijau untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar selama 14 hari kedepan oleh Gubernur Jawa Barat.

Bupati Bogor Ade Yasin pun memastikan PSBB tahap II sudah terlaksana mulai Rabu (29/4) hingga 14 hari ke depan.

Alasannya jelas, salah satunya karena tren jumlah kasus positif virus corona di Kabupaten Bogor, terus meningkat dari hari ke hari.

“Fiks mulai hari ini (29/4). Perpanjangan (PSBB) sudah mulai dilakukan. Mekanisme pelaksanaannya ya nggak beda dengan sebelumnya,” katanya saat ditemui Metropolitan.id di Gudang Bulog Dramaga, Selasa (29/4).

Meski begitu, ia mengakui untuk poin-poin permintaan lima kepala daerah soal kewenangan daerah sampai dengan sanksi-sanksi tegas yang bisa diberikan pemerintah daerah, agar PSBB tahap II di Bodebek bisa efekif dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Baca Juga  Dinas DP3AP2KB Gelar Sosialisasi Kabupaten Layak Anak

“Iya itu belum ada tindak lanjut dari pusat. Kita juga sudah konsultasikan (perpanjangan PSBB) ke kementrian. Kan jelas lima kepala daerah sudah mengajukan poin-poin itu,” terangnya.

Dalam poin-poin itu, pihaknya ingin agar daerah juga diberi keleluasaan untuk mengatur masyarakat kaitan dengan aturan PSBB.

Berkaca pada permintaan daerah Bodebek pada PSBB lalu terkait penghentian sementara operasional KRL yang akhirnya tidak mendapat acc pemerintah pusat, ia berharap permintaan itu bisa dipenuhi agar PSBB bisa lebih efektif.

“Surat itu disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Presiden dan Menteri. Ketika waktu itu minta menghentikan KRL, kan ditolak. Alasannya masih ada pekerja di bidang yang dikecualikan menuju ibukota,” ujar Ade Yasin.

Baca Juga  Genap Setahun Duet Ade-Iwan JadI Kepala Daerah

Untuk itu, ia mengaku sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk tetap melakukan pengetatan di stasiun-stasiun dan lebih menyeleksi penumpang-penumpang yang menggunakan KRL.

Selain itu, untuk sanksi yang diterapkan selama PSBB, masih sama dengan sebelumnya. Misal pelanggaran lalu lintas mendapat tilang dan jika tidak memenuhi ketentuan standar kesehatan seperti pemakaian masker akan diminta putar balik.

“Ada delapan (sektor pekerjaan dikecualikan) ya. Ya caranya supaya efektif, bisa dengan menunjukan tanda tempat ia bekerja, harusnya begitu ya. Kita ajukan seperti itu jadi nggak semua orang bisa ke Jakarta, misalnya, yang mau jalan-jalan, ya sudah nggak boleh. Masyarakat harus sadar aturan PSBB karena untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemkab Bogor Usul Penambahan 9.000 PNS

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy menjelaskan, mekanisme dan penerapan PSBB tahap II ini kurang lebih sama dengan penerapan selama 14 hari ke belakang. Termasuk penyekatan pada berbagai check point untuk membatasi pergerakan masyarakat.

Lalu, imbauan kerjasama dengan pemerintah, untuk menertibkan toko-toko dan tempat yang tidak masuk pengecualian untuk ditutup.

“Sanksinya masih tetap sama, ada himbauan dan teguran yang sudah dilakukan. Nanti lebih pelaksanaanya, fokus ke muara-muara pergerakan orang, seperti kantor-kantor, perusahaan dan toko-toko yang nggak masuk pengecualian. Disitulah sumber kenapa masih ramai, kalau di jalan-jalan sih nggak terlalu,” pungkas Roland. (ryn/b/fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *