Tak Ada UN, Begini Penentuan Kelulusan dan Kenaikan Siswa di Bogor

by -

METROPOLITAN.id – Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 di tengah pandemi corona.

Lalu bagaimana penentuan kelulusan dan kenaikan siswa di Kota Bogor?

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Fahrudin menjelaskan, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan bagi siswa SD dilakukan melalui penilaian harian, tengah semester, tugas-tugas, praktek-praktek, produk aktifitas belajar di rumah dan nilai sikap.

Sementara untuk nilai semester genap tahun pelajaran 2019/2020 dinilai dari rata-rata nilai harian, nilai tengah semester, nilai tugas, praktik, aktivitas belajar di rumah dan sikap.

Kriteria tersebut juga berlaku untuk kenaikan kelas dan kelulusan untuk SMP maupun SMA dan sederajat.

Baca Juga  Rumah Ambruk Timpa Penghuninya, Baznas Kota Bogor Salurkan Bantuan

“Sama juga untuk nilai kelulusan siswa-siswi SD, SMP, SMA dan SMK. Nilai semester genap tahun pelajaran 2019/2020 dinilai dari rata-rata nilai harian, nilai tengah semester, nilai tugas, praktik, aktivitas belajar di rumah dan sikap. Akan tetapi, ada rumusan lagi seperti menentukan nilai serta rapot bobot dari masing-masing unsur. Ada juga penilaian peserta didik sudah menyelesaikan seluruh program belajar, nilai rata-rata raport dan nilai minimal yang ditentukan,” ungkap Fahrudin.

Selain itu, dengan dibatalkannya UN tahun 2020, proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, B dan C akan ditentukan oleh Kemendikbud RI.

Sedangkan untuk pelaksanaan Ujian Sekolah atau kesetaraan kriteria kelulusan dan kenaikan kelas untuk SD, SMP dan program kesetaraan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, mengacu pada surat edaran Mendikbud no 4 tahun 2020.

Baca Juga  HUT Golkar Cairkan Tensi Pilpres di Kota Bogor

“Untuk Kompetisi Sains Nasional (KSN), kompetisi olahraga siswa nasional (KOSN) dan Festival Lomba Sains Nasional (FLS2N) jenjang SMP dan SD tingkat Kota Bogor itu ditangguhkan sampai dikeluarkan petunjuk dari Kemendikbud RI,” terangnya.

Untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

“Untuk dana BOS atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Termasuk, untuk membiayai keperluan dalam pandemi Covid-19,” pungkas Fahrudin. (fin)

Leave a Reply

Your email address will not be published.