Astagfirullah… Duit BLT Dipotong Rp100 Ribu

by -

METROPOLITAN – Pemerin­tah telah berupaya agar di tengah pandemi corona atau Covid-19, masyarakat tetap mendapatkan berbagai bantuan guna men­ekan dampak yang ditimbul­kan wabah tersebut. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sayang, sampai saat ini seba­gian masyarakat penerima bantuan tersebut merasa tak sepenuhnya mendapat hak mereka yang diamanahkan melalui pemerintah desa ini. Seperti yang dialami Alex, warga RW 06, Desa Cikeasudik, Kecamatan Gunungputri, Ka­bupaten Bogor, mengaku selain banyak warga lain juga mengelu­hkan penyaluran BLT Desa Cikeasudik. “Seharusnya dapat Rp600 ribu malah menjadi Rp500 ribu per warga,” katanya.

Ia menyebut penyaluran BLT kali ini tidak lagi melalui re­kening pribadi, melainkan petugas desa yang langsung memberikan dana bantuan tersebut ke tiap warga pene­rima manfaat. “Kebanyakan yang diberikan itu adalah para pendukung kades (kepala desa) saat pilkades (pemilihan kepala desa, red),” ujarnya.

Baca Juga  Galian Ilegal Putatnutug Sengsarakan Warga

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Cikeasudik Imam Artha Kusuma mengaku tidak ter­jadi pemotongan pada penyalu­ran dana BLT tersebut. “Tidak ada (pemotongan, red),” ung­kapnya.

Ia menuturkan, tahap per­tama pembagian dilakukan langsung di kantor Desa Ci­keasudik. Tahap kedua, penyaluran diberikan langsung kepada warga dengan men­datangi rumah para penerima manfaat tersebut. Menyusul pengecekan stiker sebagai tanda telah menerima ban­tuan. “Arahan awal dari pusat melalui rekening, lalu ada arahan berikutnya bisa langs­ung atau cash,” tuturnya.

Ia mengaku hal tersebut dila­kukan sesuai arahan pemerin­tah pusat, mengingat masa pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung. Jika diba­gikan di kantor desa maka akan terjadi penumpukan warga. “Di kami ada 174 KPM (Kelu­arga Penerima Manfaat, red),” bebernya.

Baca Juga  Tempat Wisata di Desa Cogreg Jadi Tempat Siswa Pacaran

Selain di Gunungputri, penyaluran bantuan sosial (bansos) pun dikeluhkan war­ga Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Informasi yang bere­dar, untuk mendapatkan ban­tuan dari presiden atau banpres, warga merogoh kantong untuk menebus paket tersebut sebe­sar Rp70 ribu sampai Rp75 ribu. Biaya itu dipinta oknum yang memanfaatkan bansos tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Desa Tegal Ahmad Jaenudin membenarkan adanya pene­busan bansos yang dimanfaat­kan oknum. Namun ia mem­bantah jika hal itu dilakukan pihak desa. “Bukan dari desa. Kami juga lagi cari aktor per­tamanya. Banpres itu nggak turun ke desa. Banpres itu tu­runnya di kota atau kelurahan. Untuk desa penyalurannya lewat Kantor Pos dan itu gratis,” kata Ahmad.

Baca Juga  Bojonggede Masuk Prioritas Program Sanitasi PUPR

Dengan adanya persoalan itu, ia mengaku pihaknya langsung ke lokasi lalu me­negur dan menyetop kegia­tan tersebut. “Info soal pene­busan bansos kurang valid. Ada yang bilang Rp50 ribu, Rp70 ribu. Ada juga yang bi­lang sampai Rp90 ribu. Kemun­gkinan ini beberapa tangan. Untuk oknumnya belum ke­tahuan. Bahasanya tebus murah tapi pakai kantong bansos,” pungkasnya. (reg/rb/khr/c/els/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *