METROPOLITAN – Pemerintah Desa (Pemdes) Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, mengumpulkan para RT dan RW untuk menyalurkan bantuan Covid-19. Ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya tumpang tindih penerima bantuan sosial (bansos).
Kades Tegalwaru, Nunung Nuriah, mengatakan, ada 3.973 KK yang mendapatkan bantuan. Ini mencakup tujuh sumber bantuan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) BNI dan Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bansos bupati, Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat dan Bantuan Presiden.
Sebelum bantuan Covid-19 turun ke masyarakat, pemdes menyosialisasikannya ke perangkat RT. Tujuannya agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang-tindih. “Sebab, bantuan yang turun ke masyarakat yang disalurkan perangkat wilayah tentu harus dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Bantuan yang sudah turun ke Desa Tegalwaru, yakni Bansos PKH (3.34 KK), BPNT BNI (198 KK), BPNT Mandiri (340 KK), BLT Dana Desa (244 KK), Bansos Bupati (720 KK),
Bansos Provinsi Jawa Barat tiga tahap pertama ada 151 KK, tahap kedua 195 KK dan tahap 170 KK dan Banpres tahap pertama 12 KK, tahap kedua 154 KK dan tahap ketiga 541 KK. ”Dari tujuh sumber bantuan yang turun ke Desa Tegalwaru ada 3.973 KK yang menerima bantuan. Sisanya ada 2.889 KK yang nanti akan dibantu BLT Dana Desa,” ujarnya.
Nunung menekankan kepada ketua RT/RW agar transparan ketika mendata dan menyalurkan bantuan Covid-19. ”Setiap bantuan yang turun ke masyarakat, pemdes bersama perangkat RT/RW menggelar Musyawarah Desa (Musdes), karena yang tahu data dan keluhan masyarakat yakni perangkat wilayah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban RT se-Desa Tegalwaru, Junaedi, menambahkan, sebelum bantuan disalurkan ke masyarakat, perangkat RT/RW bersama pemdes menggelar musdes dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.
Tujuannya agar tidak ada kecemburuan dan fitnah di masyarakat. ”Ketika ada masyarakat yang sudah mendapat bantuan PKH tidak boleh ada bantuan banpres dan lainnya, jadi tidak tumpah tindih,” tukasnya. (ads/c/feb/py)
