METROPOLITAN – Wacana penambahan penerima bantuan sosial (bansos) urung dilakukan. Setelah berkutat dengan data satu bulan terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan jumlah penerima bantuan gelombang kedua sebanyak 17.018 Kepala Keluarga (KK).
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menerangkan, data penerima bantuan ini sudah rampung dan segera didistribusikan dalam waktu dekat. ”Tinggal dipindahbukukan anggarannya, minggu ini rampung,” terangnya, Minggu (12/7).
yang disiapkan Pemkot Bogor sekitar Rp8 miliar untuk penyaluran bantuan gelombang kedua, dengan rincian setiap penerima manfaat mendapat uang tunai sebanyak Rp500 ribu.
Tidak jadi ditambahnya kuota penerima bantuan gelombang kedua ini, sambung Dedie, dikarenakan adanya permasalahan verifikasi dan evaluasi data, beberapa waktu lalu. Sehingga wacana penambahan kuota untuk memaksimalkan jatah yang sudah disiapkan sebanyak 23 ribu KK akan dilakukan pada tahap ketiga.
Pada tahap pertama, Pemkot Bogor menyiapkan bantuan sebanyak 19.904 penerima dengan anggaran yang disediakan sebanyak Rp10 miliar. Namun yang terealisasi penyalurannya hanya 17.018 penerima, sehingga ada 2.886 penerima yang tidak tersalurkan.
Selanjutnya, tambah Dedie, Pemkot Bogor melalui beberapa lembaga terkait akan melakukan seleksi dan verifikasi usulan baru untuk mencari sekitar 5.000 data penerima baru.
“Sebanyak 5.000 data penerima baru berikutnya akan menerima bansos pada tahap ketiga dan keempat yang sumbernya dari alokasi anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT). Jadi, total penerima bantuan pemkot sebanyak 28.000 KK dari awalnya 23.000 KK yang ditargetkan,” paparnya.
Selain itu, menurut dia, data tambahan yang sempat diverifikasi merupakan warga Kota Bogor yang layak menerima bantuan tapi belum terdaftar. Sehingga pemkot menghimpunnya dari berbagai saluran usulan, seperti melalui jalur RW dan lurah, jalur aplikasi serta jalur aplikasi Sibadra. “Sudah ada sekitar 15 ribu sampai 20 ribu usulan baru,” ujarnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menilai, kinerja Pemkot Bogor dalam proses verifikasi data penerima bantuan masih tidak maksimal. Sebab, jangka waktu yang diambil pemkot selama kurang lebih satu bulan dari penyaluran bantuan pertama sampai bantuan kedua masih tidak bisa memaksimalkan kuota yang sudah disepakati yaitu 23 ribu KK. ”Kan sudah diposkan anggaran kurang lebih Rp50 miliar. Harusnya pemkot bisa lebih maksimal,” katanya.
Endah menilai pendistribusian bansos ini tergolong lambat dari jadwal sebelumnya. Di mana seharusnya pada Juli ini, pemkot sudah mendistribusikan bantuan gelombang ketiga. Sebab, bantuan gelombang pertama dijadwalkan pada Mei lalu.
Wanita yang juga politisi PKS ini juga menyentil masih adanya pungutan liar (pungli) dalam penyaluran tersebut, baik yang dilakukan RT atau RW. ”Ini harus jadi perhatian Pemkot Bogor. Jangan sampai warga yang ngarep dapat bantuan, eh malah kena potongan,” pungkasnya.(dil/c/mam/py)
