METROPOLITAN – Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor berkomitmen membantu sekaligus mendorong program pemerintah daerah. Termasuk dalam menggenjot sektor pariwisata di tengah pandemi.
Ketua PHRI Kabupaten Bogor Budi Sulistyo mengatakan, sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional, sejumlah hotel yang berada di bawah naungan PHRI mulai beroperasi.
Namun, Budi menegaskan bahwa dibukanya kembali hotel tersebut sesuai arahan pemerintah yakni mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.
“Kami terapkan protokol kesehatan untuk setiap tamu yang menginap. Mulai dari memeriksa suhu tubuh, menyediakan handsanitizer dan mewajibkan penggunaan masker,” kata Budi saat disambangi Harian Metropolitan di Hotel Mars 91, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin (6/7) siang.
Ia mengaku saat ini pengunjung pun mulai ada peningkatan dari sebelumnya saat aturan PSBB diberlakukan.
”Alhamdulillah, mulai merangkak naik 50 persen untuk operasional sejak hotel kembali buka,” ujarnya.
Budi menyebut sebelumnya seluruh pengelola hotel di bawah naungan PHRI berinisiatif menutup operasional hotel. Hal itu menjadi salah satu upaya menekan kasus penularan Covid-19, khususunya di wilayah Kabupaten Bogor. Saat itu, pihaknya belum menerima arahan apa pun dari pemda.
”Hotel-hotel di bawah naungan PHRI tiga bulan lalu menutup secara mandiri. Dan itu inisiatif kami, bukan dari kebijakan pemerintah. Kami lakukan ini karena tidak menginginkan hal yang tidak diinginkan dan membantu program pemerintah untuk mencegah penularan wabah tersebut,” paparnya.
Budi mengatakan, saat ini baru 90 hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI. Ia pun bercita-cita merangkul seluruh industri pariwisata di Kabupaten Bogor. ”Ya baru 30 persen. Karena secara keseluruhan informasi yang terhimpun ada 600 hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bogor,” terang Budi.
Menurut Budi, apabila setiap anggota PHRI dapat bersatu, maka ini bisa menjadi nilai jual bagi pemerintah.
”Saya berharap, karena industri ini menghasilkan PAD, tentunya bisa diakomodasi pemerintah,” katanya.
Di lain hal, Budi memaparkan, PHRI yang juga berada di bawah Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor berupaya mendukung program pemerintah daerah.
”Tujuannya agar terealisasinya sinkronisasi antara PHRI dengan pemeritah. Seperti halnya imbauan protokoler kesehatan,” tandasnya. (yos/feb/run)
