13 Juta Pekerja Swasta Dapat Bantuan Dari Presiden, Satu Orang Dijatah Rp3,6 Juta

by -

Kabar gembira datang untuk 13 juta pekerja swasta di Indonesia. Presiden Joko Widodo berencana memberi stimulus lanjutan demi mendorong konsumsi rumah tangga. Salah satunya dengan memberi bantuan uang tunai kepada karyawan swasta yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

BANTUAN itu diklaim mer­upakan salah satu skema dari program Pemulihan Eko­nomi Nasional (PEN). Selain memberi bantuan uang tunai, pemerintah juga akan me­nyiapkan tambahan bantuan seperti voucer makanan hingga pariwisata.

Wacana itu muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos) kepada ma­syarakat di tengah pandemi Covid-19. Menurut kabar yang beredar, nominal bantuan yang akan diberikan pemerin­tah itu berjumlah Rp600 ribu per bulan, selama enam bulan.

Namun, tidak semua pega­wai akan mendapat bantuan tersebut. Ada beberapa syarat untuk bisa mendapatkan ban­tuan tersebut. Pertama, pe­nerima gaji dari pemerintah haruslah seorang pegawai dari sektor swasta. Kedua, penerima merupakan pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Adapun pe­kerja dengan gaji di atas Rp5 juta dipastikan tak akan mendapat bantuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Men­teri Keuangan Sri Mulyani membenarkan para pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan akan mendapat bantuan gaji dari pemerintah. Namun, ia belum menyebut berapa tambahan gaji yang akan diberikan pemerintah.

”Pemerintah sedang meng­kaji untuk memberikan ban­tuan gaji kepada 13 juta pe­kerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK secara virtual, kemarin.

Ia menyebut anggaran yang disiapkan pemerintah itu se­besar Rp31,2 triliun. Namun, Sri Mulyani enggan menyebut mulai kapan bantuan gaji itu diberikan kepada para pe­kerja. ”Ini diperkirakan akan memakan anggaran Rp31,2 triliun,” ujarnya.

Hal itu dilakukan pemerin­tah lantaran realisasi penyera­pan program PEN sebesar Rp695,5 triliun belum mak­simal. Untuk sektor kesehatan, misalnya. Dari anggaran Rp87,5 triliun, baru terealisasi Rp6,35 triliun atau baru Rp7,25 tri­liun.

Selanjutnya program perl­indungan sosial baru tereali­sasi Rp85,3 triliun dari ang­garan Rp239,1 triliun. Untuk sektoral dan pemda baru terserap Rp7,4 triliun dari anggaran Rp106,05 triliun.

UMKM baru terealisasi Rp31,2 triliun dari anggaran Rp123,46 triliun dan insentif pajak bagi dunia usaha Rp16,2 triliun dari anggaran Rp120,6 triliun. ”Untuk korporasi se­besar Rp53,57 triliun sampai hari ini belum terealisasi. Tapi minggu depan ada be­berapa realisasi yang terjadi,” tambahnya.

Di sisi lain, wacana pemerin­tah memberi bantuan kepada pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan menuai pertanyaan. Pasalnya, tidak ada kepastian siapa sasaran­nya dan berdasarkan data dari mana pekerja yang akan mendapatkan bantuan terse­but.

“Wah nggak tahu itu. Saya belum lihat informasinya. Seberapa besar kemampuan keuangan negara untuk melaksanakan kebijakan ini dan siapa sasarannya? Saya baru dengar. Semoga benar,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

Sementara itu, anggota Ko­misi IV DPRD Kota Bogor Fazari Arya Sugiarto meny­ayangkan langkah pemerintah yang dinilai terburu-buru memberi informasi tentang kebijakan yang baru, khusus­nya dalam pemberian ban­tuan.

“Perlu kajian yang sangat matang. Karena hal tersebut bukan hal mudah dalam penyalurannya. Perlu penda­taan yang update, juga me­kanismenya harus jelas agar tepat sasaran dan tidak me­nimbulkan polemik,” ujar Fazari.

“Jika segala sesuatunya su­dah jelas dan pemerintah mempunyai anggaran yang cukup, menurut saya jika me­mang bisa membantu per­ekonomian masyarakat se­lama pademi ini, suatu hal yang baik,” ujarnya. (tib/kum/cr1/c/rez/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *